Bupati Humbahas dan Kajari Teken Kesepakatan untuk Zona Integritas WBK, Anti Narkoba dan Kekerasan Anak

Kekerasan ini terjadi dimana anak-anak kita yang berada di lingkungan yang seharusnya aman dan nyaman seperti di lembaga pendidikan dan keluarga, justru sebaliknya mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual.

"Tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan seksual dan menghilangkan nyawa orang lain dalam bentuk apapun dan dimanapun". tegas Kajari.

Baca Juga:

• Empat Kandidat Bertarung pada Pilkades, Rekam Jejak dan Integritas Kandidat Disorot
• Matiti Belum Usai: Kuasa Hukum Minta Aparat Bongkar Rangkaian Peristiwa 12 September

Dalam momen itu juga disampaikan bahwa Kejari Humbang Hasundutan melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sejak Tahun 2025 hingga sampai saat ini telah memberikan layanan Bantuan Hukum Litigasi Sebanyak 5 Gugatan Perkara Perdata, Bantuan Hukum Non-Litigasi sebanyak 153 SKK, Pendampingan Hukum 16 Kegiatan, Pelayanan Hukum Sebanyak 60 Kegiatan, Tindakan Hukum Lain yaitu Mediasi sebanyak 1 Kegiatan, Penyelamatan Keuangan Negara, Pemulihan Keuangan Negaraserta Pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) sebanyak 20 Kegiatan ditambah 12 OPD yang baru ditandatangani yang menjadi tindakan nyata dan komitmen kami untuk Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan.***

Baca Juga:

• Polres Humbang Hasundutan Gelar Acara Pelepasan Purna Bakti Wakapolres Manson Nainggolan
• Bupati Humbahas Serahkan SK Perpanjangan PPPK Paruh Waktu

Empat Kandidat Bertarung pada Pilkades, Rekam Jejak dan Integritas Kandidat Disorot

Matiti Belum Usai: Kuasa Hukum Minta Aparat Bongkar Rangkaian Peristiwa 12 September

Polres Humbang Hasundutan Gelar Acara Pelepasan Purna Bakti Wakapolres Manson Nainggolan

Bupati Humbahas Serahkan SK Perpanjangan PPPK Paruh Waktu

Satu Pelaku Curas Diamankan, Polres Pelabuhan Belawan Ungkap Dua Perkara Sekaligus

Maba Diminta Speak up Jika Melihat, Mendengar, ataupun Mengalami Tindak Kekerasan Seksual