Ratusan Pelajar Keracunan di Berastagi, Pemerintah tak Cukup Hanya Minta Maaf

POSMETRO MEDAN- Ketua Komisi E DPRD Sumut Hj Meriahta Sitepu meminta pemerintah tidak berhenti pada permintaan maaf menyusul gangguan kesehatan atau dugaan keracunan yang dialami ratusan pelajar SMA dan SMK setelah mengkonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi.

Upaya lainnya, harus diusut tuntas penyebabnya dan pelakunya dihukum sesuai aturan.

Hal itu disampaikan Meriahta Sitepu kepada wartawan, Rabu (19/8/2026) menanggapi pernyataan Gubernur Sumut Bobby Nasution yang telah meminta maaf kepada para pelajar dan keluarga korban serta memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung Pemprov Sumut hingga mereka dinyatakan pulih total.

Baca Juga:

• Rakerda dan Nilai Sebuah Konsistensi
• Di Antara Kabut Berastagi dan Masa Depan Jurnalisme

Menurut Meriahta, --sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonimfacebook @Sikawes yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 20 Agustus 2026-- permintaan maaf pemerintah merupakan bentuk tanggungjawab moral yang patut diapresiasi. Namun, yang jauh lebih penting, memastikan seluruh pelajar yang mengalami gangguan kesehatan mendapat penanganan medis secara maksimal dan tidak mengalami dampak kesehatan berkepanjangan.

Baca Juga:

• Momen Kepala BGN Nangis Jenguk Siswa Korban Keracunan MBG di Karo, Tapi tak Kunjung Ada Proses Hukum
• Anak Diduga Keracunan MBG, Orang Tua Murka ke Kepala BGN: “Jangan Cuma Datang, Beri Kami Penjelasan!”

"Permintaan maaf tentu kita apresiasi. Tetapi yang paling penting sekarang, bagaimana memastikan seluruh siswa mendapatkan penanganan medis yang maksimal sampai benar-benar pulih," ujar Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumut itu.

Anggota dewan Dapil Kabupaten Langkat dan Kotamadya Binjai ini juga mengingatkan agar pernyataan bahwa kejadian tersebut merupakan takdir Tuhan tidak menghilangkan kewajiban untuk mencari tahu penyebab sebenarnya. Menurutnya, aspek tanggung jawab dan kemungkinan adanya kelalaian tetap harus diperiksa secara menyeluruh.

"Kalau penyebabnya belum diketahui, jangan dulu menyimpulkan. Kita tunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Tetapi seluruh prosedur harus dievaluasi, sehingga kalau ada kelemahan atau kelalaian bisa segera diperbaiki," tegasnya.

Seperti diberitakan POSMETRO MEDAN sebelumnya, tercatat sebanyak 353 pelajar mengalami gejala keracunan yang diduga berkaitan dengan konsumsi MBG. Jumlah tersebut, menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan anak-anak sebagai penerima program.

Karena itu, Meriahta meminta seluruh tahapan pelaksanaan MBG di Karo dievaluasi, mulai dari kualitas bahan makanan, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan makanan hingga pendistribusiannya kepada para siswa. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Program MBG adalah program yang sangat baik karena bertujuan meningkatkan gizi anak-anak. Tetapi pelaksanaannya harus benar-benar memenuhi standar keamanan pangan," katanya.

Meriahta berharap hasil pemeriksaan laboratorium dapat segera diketahui sehingga penyebab gangguan kesehatan para pelajar menjadi terang dan Komisi E DPRD Sumut dalam hal ini akan terus mengawal penanganan para korban sekaligus meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Karo.

DPRD Karo akan memanggil pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam waktu dekat terkait sekitar 265 pelajar dari sejumlah sekolah (termasuk pelajar SMA Negeri 1 Berastagi) keracunan setelah konsumsi Makan Bergizi Gratis, Kamis (13/8/2026).

"Pimpinan DPRD Karo telah melakukan rapat untuk memanggil pihak SPPG terkait atas kasus itu, "ungkap Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan ketika dihubungi melalui telephone selulernya, Selasa (18/8/2026).

Menurutnya, dengan pemanggilan pihak SPPG itu tentu akan diketahui hal apa yang menyebabkan keracunan saat pelajar konsumsi MBG di sekolah.

Demikian juga, pihaknya mendesak pengusutan hingga tuntas secara hukum jika terbukti ada unsur kelalaian dapur SPPG.Karena itu, katanya, DPRD Karo mendorong pengawasan ketat terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), higienitas dan kualitas bahan baku makanan.

Menurut politisi PDIP itu, DPRD Karo juga menyatakan keprihatinan mendalam.

"Saya sangat prihatin atas yang dialami anak-anak, sampai keracunan dan dirawat di rumah sakit," ungkapnya .

Ditegaskan, lembaga legislatif akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meminimalisasi risiko agar kasus serupa tidak terulang di Karo.

Mendesak evaluasi total atas kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Berastagi.

Lebih lanjut dikatakan Pemkab Karo agar fokus pada keselamatan korban. Instansi terkait diminta untuk menanggung penuh serta memprioritaskan pemulihan medis bagi seluruh siswa yang menjadi korban.***

Rakerda dan Nilai Sebuah Konsistensi

Di Antara Kabut Berastagi dan Masa Depan Jurnalisme

Momen Kepala BGN Nangis Jenguk Siswa Korban Keracunan MBG di Karo, Tapi tak Kunjung Ada Proses Hukum

Anak Diduga Keracunan MBG, Orang Tua Murka ke Kepala BGN: “Jangan Cuma Datang, Beri Kami Penjelasan!”

Bupati Karo Bersama Forkopimda Tinjau Kembali Penanganan Pasien Dugaan Keracunan MBG di RS Efarina Etaham

Wakil Bupati Karo di Yayasan Perguruan Bersama Berastagi: Kalian Tidak Sendirian...