Pemkab Samosir: Jangan Coba-coba Membangun Tanpa Izin

"Semuanya bukan karena benci. Kita menjaga Samosir sebagai daerah tujuan wisata dan tidak bisa merusak lingkungan maupun fasilitas umum. Hal ini juga kami lakukan untuk mencegah kerugian yang semakin besar bagi pengelola lahan," ujarnya.

Pilippi menegaskan, kawasan tersebut merupakan zona lindung sehingga kegiatan reklamasi, penimbunan maupun pembangunan tidak diperkenankan. Ia mengimbau masyarakat agar sebelum melakukan pematangan lahan maupun pembangunan konstruksi terlebih dulu memastikan kesesuaian tata ruang dan mengurus perizinan yang dipersyaratkan.

Baca Juga:

• Warga Samosir Diimbau Pakai Masker, BMKG Deteksi Ada Sebaran Asap
• Samosir Ekspansi Bawang Putih Hingga 2.000 Hektare, Bupati Vandiko Gultom Butuh Dukungan Alsintan dan Irigasi

"Kita sudah meminta seluruh kegiatan dihentikan. Ini menjadi pembelajaran agar sebelum melakukan kegiatan, baik pematangan lahan maupun pembangunan konstruksi, terlebih dahulu mengurus izin agar masyarakat terhindar dari kerugian. Masyarakat Samosir agar mempedomani regulasi yang ada," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang P4LHK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Roison Sihaloho menyampaikan, aktivitas reklamasi dan penimbunan telah menyebabkan perubahan bentang alam di lokasi. Kondisi tersebut dinilai berdampak negatif terhadap estetika kawasan Danau Toba dan lingkungan sekitarnya.

Baca Juga:

• Ratusan Anggota Pramuka Bersihkan Danau Toba
• Transportasi Danau Bagian Penting Bagi Masyarakat dan Wisatawan di Samosir

"Terjadi perubahan bentang alam di lokasi dan dampaknya mengganggu estetika alam. Kita juga menemukan fasilitas yang mengalami perubahan," jelas Roison.

Menurutnya, setiap kegiatan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan harus memperhatikan ketentuan tata ruang dan persetujuan lingkungan. Terlebih, kawasan Danau Toba memiliki ketentuan khusus terkait garis sempadan dan perlindungan lingkungan.

Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir Rikardo Sidabutar menegaskan, pihaknya memastikan setiap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati ditindaklanjuti dengan penghentian kegiatan.

"Satpol PP memastikan pelanggaran Perda dan Perbup harus dihentikan. Kalau merusak kepentingan umum harus diperbaiki. Kami memastikan kegiatan ini harus dihentikan," tegasnya.

Ia menambahkan, pemasangan spanduk larangan juga menjadi bagian dari sosialisasi kepada masyarakat agar memahami bahwa kepentingan umum tidak boleh terganggu oleh aktivitas pribadi.

Warga Samosir Diimbau Pakai Masker, BMKG Deteksi Ada Sebaran Asap

Samosir Ekspansi Bawang Putih Hingga 2.000 Hektare, Bupati Vandiko Gultom Butuh Dukungan Alsintan dan Irigasi

Ratusan Anggota Pramuka Bersihkan Danau Toba

Transportasi Danau Bagian Penting Bagi Masyarakat dan Wisatawan di Samosir

Bupati Vandiko Gultom Dorong Budaya Batak ke Dunia

Toba Caldera Culture Festival Dimulai, Ribuan Peserta Samosir International Choir Competition Hadir di Samosir