Wesly Silalahi Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Atas Ranperda APBD Kota Pematangsiantar TA 2027

POSMETRO MEDAN- Wesly Silalahi SH MKn,Wali Kota Pematangsiantar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar, dalam rangka Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran (TA) 2027.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH didampingi Wakil Ketua Ir Daud Simanjuntak MM dan Frengki Boy Saragih ST, yang Digelar di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Senin (9/11/2026).

Baca Juga:

• Di Simarito, Darma Putra Rangkuti Mengajak Masyarakat Maknai Perlindungan Pekerja Rentan Bukan Sekadar Regulasi

Wali Kota Wesly menyampaikan, dalam mempedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan di Pasal 89 ayat 1 bahwa kepala daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kemudian, Pasal 91 ayat 1 menyebutkan kepala daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.

Dipaparkan Wesly, dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, maka telah diterbitkan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor: 001/900.1.1.1/496/IX/2026 tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD ta 2027 dengan struktur APBD sebagai berikut: Pendapatan Daerah direncanakan Rp971.963.461.907; Belanja Daerah direncanakan Rp995.963.461.907. Sehingga defisit sebesar Rp24 miliar.

Untuk Pembiayaan Daerah, dengan perincian: Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan Rp30 miliar Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan Rp6 miliar.

Maka jumlah pembiayaan sebesar Rp24 miliar.

Dengan demikian Rancangan APBD TA 2027 mengalami defisit Rp24 miliar yang dibiayai pembiayaan daerah yang mengalami surplus sebesar Rp24miliar.

Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0 (nihil).

Dijelaskan Wesly, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2027, bahwa pada saat Penyampaian Pengantar Nota Keuangan ini, juga turut diserahkan dokumen untuk mendapat pembahasan lebih lanjut, yaitu: Nota Keuangan Atas Rancangan APBD TA 2027, Buku Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang APBD TA 2027, dan Buku Rancangan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Penjabaran APBD TA 2027.

Sedangkan perincian struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara lebih terperinci akan dijelaskan pada buku Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang APBD TA 2027 dan Buku Rancangan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Penjabaran APBD TA 2027, dan dalam rapat pembahasan lebih lanjut sebagaimana telah dijadwalkan untuk pembahasan APBD.

Wesly Silalahi menegaskan, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menerima tanggapan, kritik, dan saran yang nantinya akan disampaikan pada tahapan pembahasan selanjutnya, yang tentunya ditujukan untuk penyempurnaan Rancangan APBD Kota Pematangsiantar TA 2027. Sehingga memberikan kontribusi terbaik terhadap upaya perbaikan di berbagai sektor pembangunan, pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Sebagai wujud tanggung jawab kita bagi kemajuan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah," sebutnya.

Wesly berharap pembahasan Rancangan APBD Kota Pematangsiantar TA 2027 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar sebelum tahun anggaran tahun berkenaan dimulai.

"Dan pelaksanaannya dapat segera dimulai pada awal tahun 2027," tukasnya.

Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, para anggota DPRD Kota Pematangsiantar, para asisten, staf ahli, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemko Pematangsiantar, dan para camat. (*)

Di Simarito, Darma Putra Rangkuti Mengajak Masyarakat Maknai Perlindungan Pekerja Rentan Bukan Sekadar Regulasi