PT PKN Milik Pengusaha HS di Sergai Disorot, Kapoldasu dan DLH Didesak Segera Turun Tangan

DLH perlu memastikan apakah perusahaan memiliki persetujuan lingkungan, memenuhi kewajiban pelaporan berkala, serta mengantongi SLO untuk fasilitas pengelolaan lingkungan yang memang diwajibkan. DPMPTSP Kabupaten Serdang Bedagai juga perlu memverifikasi kelengkapan perizinan berusaha perusahaan tersebut.

Sebagaimana diatur dalam PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021, SLO merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan kelayakan operasional fasilitas pengelolaan lingkungan. Ketidakpatuhan terhadap persyaratan lingkungan dapat berujung pada sanksi administratif maupun penegakan hukum sesuai jenis pelanggaran yang terbukti.

Baca Juga:

• Kasus Pencurian Karet di Pinangsori Berakhir Damai Lewat Restorative Justice
• Tersangka Yang Habisi Cewek 15 Tahun di Simalungun Ditangkap

Publik kini menunggu ketegasan Polda Sumut dan DLH Serdang Bedagai. Jangan sampai dugaan pelanggaran lingkungan hanya menjadi persoalan yang ramai diberitakan tanpa diikuti pemeriksaan nyata di lapangan. Pengawasan dan penegakan hukum harus berlaku sama terhadap seluruh pelaku usaha, tanpa melihat besarnya modal maupun siapa pemilik perusahaan. (Bud)

Baca Juga:

• Polda Sumut Evakuasi Warga Sakit & Urgent Terdampak Bencana di Garoga
• Rico Waas Terima Bantuan 2 Perahu Karet Dari PSP Foundation

Kasus Pencurian Karet di Pinangsori Berakhir Damai Lewat Restorative Justice

Tersangka Yang Habisi Cewek 15 Tahun di Simalungun Ditangkap

Polda Sumut Evakuasi Warga Sakit & Urgent Terdampak Bencana di Garoga

Rico Waas Terima Bantuan 2 Perahu Karet Dari PSP Foundation

Jejak Pekebun dan Perkebunan Sumatera Timur