POSMETRO MEDAN- Janji Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk merekomendasikan penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali digugat. Para aktivis penyelamatan hutan menilai ucapan tersebut hanya tinggal janji tanpa aksi, sementara kerusakan lingkungan dan penderitaan warga terus berlangsung tanpa kepastian penyelesaian.
Dalam konferensi pers di Jalan Mongonsidi, Medan, Lamsiang Sitompul, Rokky Pasaribu, walden sitanggang dan sejumlah aktivis lain mengecam lambannya respons Pemerintah Provinsi. Mereka menegaskan bahwa TPL sudah terlalu lama merusak ekosistem hutan dan memiskinkan masyarakat sekitar dengan dalih investasi industri.
"Kerusakan yang terjadi bukan lagi skala kecil. Ini sudah menyentuh titik kritis. Hutan rusak, sumber air hilang, ladang-ladang mati. Sampai kapan pemerintah membiarkan rakyat menderita?" tegas aktivis Pastour walden Sitanggang.
Baca Juga:
Pastour Walden membeberkan, konflik sosial akibat aktivitas TPL telah menyebabkan warga kehilangan mata pencarian, terjerat kasus hukum, bahkan ada yang meninggal dunia. Ia menilai pemerintah terlalu lambat, bahkan terkesan menghindari kenyataan di lapangan.
"Janji Pak Bobby melalui Sekda untuk menemui warga terdampak sudah berlalu 10 hari. Nol tindakan. Sementara setiap hari ada keluarga yang hidup di tengah ancaman dan ketidakpastian. Ini bukan perkara sepele," katanya, dengan nada keras.
Baca Juga:
Ia juga menepis tudingan bahwa perjuangan aktivis terkait isu TPL bermuatan politik. Menurutnya, politik yang sebenarnya justru terlihat dari sikap pemerintah yang enggan mengambil keputusan tegas meskipun sudah mengetahui dampak buruk yang dirasakan rakyat.
"Kami bukan pemain politik. Yang berpolitik itu adalah mereka yang tahu rakyat sengsara tapi memilih diam," ujarnya.
Aktivis menilai Gubernur Sumut memiliki kewenangan moral dan politik untuk mengambil langkah nyata. Menurut mereka, jika TPL memang tidak membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan seperti yang pernah disampaikan Bobby, maka rekomendasi penutupan seharusnya segera dikeluarkan—bukan hanya dijanjikan.
"Pemerintah jangan berlindung di balik alasan prosedur. Kalau rakyat sudah berteriak bertahun-tahun dan buktinya ada di depan mata, masa masih menunggu?" ujar Lamsiang Sitompul menambahkan.
Para aktivis menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti, bahkan jika mereka dituding, ditekan, atau dicap sebagai pengganggu investasi. Mereka menyatakan bahwa keselamatan hutan dan hak hidup warga jauh lebih penting daripada kenyamanan perusahaan.
Prediksi Skor Argentina Vs Tanjung Verde di 32 Besar Piala Dunia 2026 Lionel Messi dkk Bakal Hentikan Kisah Dongeng Blue Sharks
Sport 57 menit lalu
Pemprov Sumut Lanjutkan Penertiban Tambang Ilegal di Sungai Batang Gadis.
Sumut satu jam lalu
Kornas ReLUN Tetapkan Darmawan Prasodjo Jadi Dirut PLN Seumur Hidup!
Inter-Nasional satu jam lalu
Ruang kerja Bupati Langkat, Syah Afandin disegel KPK, Jumat (3/7/2026).
Medan satu jam lalu
AHY Resmi Tutup Rakernas XVIII APEKSI Di Medan, Sinergi PusatDaerah Diperkuat Untuk Wujudkan Kota Tangguh.
Medan 2 jam lalu
Drama VAR! Portugal Singkirkan Kroasia, 3 Gol Dianulir dan Penalti Ronaldo Tuai Polemik.
Sport 2 jam lalu
Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo Mesecara mendadak dicopot dari jabatannya.
Profil 12 jam lalu
Kejutan Forkopimcam mewarnai Perayaan HUT Bhayangkara ke80 di Polsek Simpang Empat
Sumut 12 jam lalu
Kadis SDABMBK Hadiri Rangkaian Kegiatan Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026.
Medan 13 jam lalu
Modus &lsquoKawin Pesanan&rsquo ke Tiongkok Terbongkar, Mafirion Buru Sindikat Internasional.
Politik 13 jam lalu
