POSMETRO MEDAN- Janji Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk merekomendasikan penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali digugat. Para aktivis penyelamatan hutan menilai ucapan tersebut hanya tinggal janji tanpa aksi, sementara kerusakan lingkungan dan penderitaan warga terus berlangsung tanpa kepastian penyelesaian.
Dalam konferensi pers di Jalan Mongonsidi, Medan, Lamsiang Sitompul, Rokky Pasaribu, walden sitanggang dan sejumlah aktivis lain mengecam lambannya respons Pemerintah Provinsi. Mereka menegaskan bahwa TPL sudah terlalu lama merusak ekosistem hutan dan memiskinkan masyarakat sekitar dengan dalih investasi industri.
"Kerusakan yang terjadi bukan lagi skala kecil. Ini sudah menyentuh titik kritis. Hutan rusak, sumber air hilang, ladang-ladang mati. Sampai kapan pemerintah membiarkan rakyat menderita?" tegas aktivis Pastour walden Sitanggang.
Baca Juga:
Pastour Walden membeberkan, konflik sosial akibat aktivitas TPL telah menyebabkan warga kehilangan mata pencarian, terjerat kasus hukum, bahkan ada yang meninggal dunia. Ia menilai pemerintah terlalu lambat, bahkan terkesan menghindari kenyataan di lapangan.
"Janji Pak Bobby melalui Sekda untuk menemui warga terdampak sudah berlalu 10 hari. Nol tindakan. Sementara setiap hari ada keluarga yang hidup di tengah ancaman dan ketidakpastian. Ini bukan perkara sepele," katanya, dengan nada keras.
Baca Juga:
Ia juga menepis tudingan bahwa perjuangan aktivis terkait isu TPL bermuatan politik. Menurutnya, politik yang sebenarnya justru terlihat dari sikap pemerintah yang enggan mengambil keputusan tegas meskipun sudah mengetahui dampak buruk yang dirasakan rakyat.
"Kami bukan pemain politik. Yang berpolitik itu adalah mereka yang tahu rakyat sengsara tapi memilih diam," ujarnya.
Aktivis menilai Gubernur Sumut memiliki kewenangan moral dan politik untuk mengambil langkah nyata. Menurut mereka, jika TPL memang tidak membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan seperti yang pernah disampaikan Bobby, maka rekomendasi penutupan seharusnya segera dikeluarkan—bukan hanya dijanjikan.
"Pemerintah jangan berlindung di balik alasan prosedur. Kalau rakyat sudah berteriak bertahun-tahun dan buktinya ada di depan mata, masa masih menunggu?" ujar Lamsiang Sitompul menambahkan.
Para aktivis menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti, bahkan jika mereka dituding, ditekan, atau dicap sebagai pengganggu investasi. Mereka menyatakan bahwa keselamatan hutan dan hak hidup warga jauh lebih penting daripada kenyamanan perusahaan.
"TPL sudah terlalu jauh. Kalau pemerintah tidak bertindak, rakyat akan terus bergerak," tegas Pastour menutup konferensi pers.(Reza)
Uang tersebut diduga berkaitan dengan fee proyek yang ada di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten
Peristiwa 14 menit lalu
Tujuh orang itu diamankan di tiga wilayah. Sebagian masih diperiksa di Polrestabes Medan, sedangkan Syah Afandin atau Ondim akan dibawa ke J
Peristiwa 20 menit lalu
2 Pengedar Sabu di Tapanuli Tengah ditangkap Polisi, seorang diciduk di Simpang BKKBN.
Kriminal 21 menit lalu
Wali Kota Wesly Silalahi Hadiri Pembukaan Rakernas XVIII APEKSI, ini memperkuat sinergi Pemerintah menghadapi tantangan Pembangunan.
Sumut 51 menit lalu
POSMETRO MEDAN,Mandailing Natal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas aktivitas Pertamban
Sumut 56 menit lalu
Prediksi Skor Argentina Vs Tanjung Verde di 32 Besar Piala Dunia 2026 Lionel Messi dkk Bakal Hentikan Kisah Dongeng Blue Sharks
Sport 2 jam lalu
Pemprov Sumut Lanjutkan Penertiban Tambang Ilegal di Sungai Batang Gadis.
Sumut 2 jam lalu
Kornas ReLUN Tetapkan Darmawan Prasodjo Jadi Dirut PLN Seumur Hidup!
Inter-Nasional 2 jam lalu
Ruang kerja Bupati Langkat, Syah Afandin disegel KPK, Jumat (3/7/2026).
Medan 2 jam lalu
AHY Resmi Tutup Rakernas XVIII APEKSI Di Medan, Sinergi PusatDaerah Diperkuat Untuk Wujudkan Kota Tangguh.
Medan 3 jam lalu
