POSMETRO MEDAN, Medan -
Setidaknya ada 90 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap aktivis dan masyarakat sipil sepanjang 2025. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) menyebut eskalasi konflik masih pada sektor agraria dan ekologis.
Dalam konfrensi pers bertajuk "Negara Abai, Krisis Diproduksi, Manusia Menanggung Luka", di Medan, Senin (22/12/2025) di Jl Jamin Ginting Medan, Sekretaris Bakumsu, Juniarti Aritonang mengungkap ada 71 kasus intimidasi dan kekerasan fisik. Lalu ancaman keselamatan jiwa ada 7 kasus dan 4 serangan digital yang ditujukan untuk melumpuhkan gerakan advokasi.
Baca Juga:
"Bakumsu menemukan bahwa aktor negara terlibat dalam 51 kasus pelanggaran. Institusi Kepolisian peringkat teratas sebagai pelaku. Aparat penegak hukum lebih sering berpihak pada korporasi dan investasi daripada melindungi hak warga negara. Kondisi ini tercermin jelas dalam beberapa kasus pendampingan di lapangan, seperti di Natinggir, Kabupaten Toba, serta wilayah Simalungun melalui kasus Dolok Parmonangan dan Sihaporas," papar Juniarti.
Juniarti mencontohkan di Sipahoras. Warga telah kehilangan akses ke ladang milik mereka. Hal ini merupakan bentuk pembiaran negara atas hak penghidupan yang layak.
Baca Juga:
Bakumsu menegaskan bahwa statistik ini adalah alarm keras bagi pemerintah dan institusi kepolisian. Juniarti mendesak agar kepolisian berhenti menjadi aparatus kepentingan modal.
"Kembali pada fungsi aslinya sebagai pelindung masyarakat," pungkas Juniarti.
Kasubbid Bankum Polda Sumut, AKBP Rahman Antero Purba sebagai narasumber menyebutkan perlu ada pemisahan antara oknum dan institusi. Purba mengklaim, Polri hadir dalam bentuk pengmanan dalam keadaan konflik.
"Perlu dipahami, tugas kita saat ada demo misalnya adalah pengamanan. Artinya, siapapun yang melakukan kesalahan akan ditindak. Namun demikian, jika ada pelanggaran hukum silahkan dilaporkan dan pasti akan diproses. Karena ada sanksinya jika ada pelanggaran," ungkapnya.
"Polri, khususnya Polda Sumut terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari evaluasi kinerja aparat. Jika dalan proses penegakan hukum terdapat tindakan yang dinilai kurang berkenan di hati masyarakat, kami mohon maaf dan silahkan dilasampaikan untuk kami tindak lanjuti," ujarnya.
POSMETROMEDAN, Medan Kementerian Agama telah mengalihkan 3.531 pegawai sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Haji dan Umrah (Kem
Sumut 2 menit lalu
Buka Pasar Murah Sambut Ramadan dan Idul Fitri, Rico Waas Medan Simbol Keberagaman Indonesia.
Medan 32 menit lalu
POSMETRO MEDAN,LANGKAT Kasus perambahan ratusan hektar Taman Margasatwa Karang Gading Langkat Timur Laut (TM KG LTL), di Kecamatan Tanjung
Medan 40 menit lalu
POSMETROMEDAN, Lubuk Pakam Persoalan yang masih menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang adalah penataan jaring
Sumut 41 menit lalu
Thomas Frank dipecat Tottenham Hotspur dari jabatan manajer tim. Juru taktik asal Denmark itu didepak setelah hasilhasil buruk Spurs.
Sport 51 menit lalu
Gajah Sumatera bernama Ratna yang berada di lembaga konservasi R Zoo & Park Kabupaten Serdang Begadai (Sergai), dilaporkan mati.
Sumut satu jam lalu
PT Pelni Cabang Medan Prediksi 31 Ribu Penumpang Idul Fitri Tahun 2026.
Medan satu jam lalu
Viral, Driver Taksi Online Tegur Tegas Penumpang Diduga Lakukan Tindakan Asusila
Viral 3 jam lalu
Cuaca Kota Medan Banyak Diguyur Hujan Ringan, Cek Ramalan Kamis 12 Februari 2026.
Medan 3 jam lalu
Wali Kota Medan Buka Pasar Murah Sambut Ramadan dan Idul Fitri di Medan Labuhan
Medan 3 jam lalu