Dialog Publik Elsaka soal Konflik Agraria Batal Digelar, BPN dan Kejatisu Tak Hadir

POSMETRO MEDAN, Medan -

Dialog Publik Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan (Elsaka) Sumut bertajuk 'Menyikap Tabir Perampasan Tanah Rakyat Sumatera Utara gagal berlangsung di Jl dr Mansyur Medan, Senin (22/12/2025) kemarin. Kegiatan ini melibatkan Aktivis Agraria Sumut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara jadi narasumbernya.

Baca Juga:

• Kadispora dan Ketua KONI Medan Tutup Turnamen Badminton PB Mitra Sporty Medan
• Irjen Whisnu, Sang Kapolda Pembangun

Kegiatan yang selenggarakan oleh ELSAKA di dukung oleh ICEL (Indonesian Center for Environmental Law). menyesali atas ketidakhadiran dua narasumber itu. Padahal mestinya ini menjadi wadah agar terbukanya harapan untuk penyelesaian persoalan agraria di Sumatera Utara, ungkap Khairul.

Banyak pertanyaan yang mungkin muncul kepada BPN yang bisa mengalihfungsikan HGU ke HGB hingga data dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait persoalan agraria yang belum terselesaikan hingga kini.

Baca Juga:

• Meniti Indonesia Emas, Polres Labusel Luncurkan SPPG 5 Penuhi Gizi Ratusan Siswa di Kotapinang
• Polres Labusel Sikat Jaringan Judi Online Kim Hongkong di Silangkitang, ‘Kiwil’ Diciduk Bersama HP Penuh Angka Maut

"Mereka sudah kita undang secara administratif, mengirimkan surat permohonan menjadi Narasumber untuk kegiatan tersebut, namun mungkin mereka ada kegiatan lain yang tak bisa . Karena tak ada konfirmasi bahwa mereka batal datang. Harusnya kita bisa bongkar sama-sama tentang konflik agraria ini, agar semuanya terang," ujar Khairul.

Khairul mengatakan segera mengadakan kembali dialog publik dengan tema yang serupa pada beberapa hari ke depan. Agar para yang batal hadir bisa bergabung dan membahas perihal yang urgent tentang konflik agraria di Sumatera Utara.

Sementara itu Aktivis Agraria Sumut Harun Nuh yang juga narasumber merasa heran. Apa alasan para narasumber lain tak hadir, tanpa ada keterangan.

"Sayang sekali mereka tidak hadir dalam acara yang cukup bagus ini. Saya hadir dan sudah mempersiapkan beberapa pemikiran saya soal konflik agraria. Saya menilai, BPN adalah sarang masalah dari seluruh masalah konflik agraria. Kenapa begitu, karena banyak sekali masalah agraria yang belum selesai hingga kini. Ada kebijakan dan keputusan pemerintah pusat dan daerah seperti tahun 1980-an. Dulu pernah dikeluarkan area lebih kurang 10 (sepuluh) ribu Hektare dari wilayah perkebunan yang dikeluarkan PTPN 9 yang sekarang jadi PTPN 1. Bayangkan saja, sudah 40 tahun lebih belum kelar. Mulai dari siapa penerimanya, di surat itu jelas petani yang berhak. Harusnya BPN membuka data ini, pasti mereka sumbernya, punya sumber datanya dan siapa penerimanya," kata Harun Nuh.

Menurutnya, tanah-tanah di kawasan Deli Serdang yang dimaksud telah memiliki sertifikat. Karena yang bisa mengeluarkan ijin itu hanya BPN tidak mungkin orang partai politik.

Kadispora dan Ketua KONI Medan Tutup Turnamen Badminton PB Mitra Sporty Medan

Irjen Whisnu, Sang Kapolda Pembangun

Meniti Indonesia Emas, Polres Labusel Luncurkan SPPG 5 Penuhi Gizi Ratusan Siswa di Kotapinang

Polres Labusel Sikat Jaringan Judi Online Kim Hongkong di Silangkitang, ‘Kiwil’ Diciduk Bersama HP Penuh Angka Maut

Rumah Zakat Salurkan Bantuan Modal Usaha untuk Mualaf di Pandan, Tapanuli Tengah

Sudah Lapor Mendagri Berobat Ke Luar Negeri, Rico Waas Tegaskan tak Gunakan Dana APBD