MPW PP Sumut Memberhentikan Ketua MPC Sibolga
POSMETRO MEDAN Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara akhirnya memberhentikan Ketua Majelis Pimpinan Cabang (M
Sumut 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN— Puluhan pengusaha konstruksi lokal bersama masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Kontraktor Kabupaten Langkat atau AMK berkolaborasi dengan Presidium Rakyat Membangun Peradaban atau PERMADA menggelar aksi menyampaikan pendapat di muka umum, Jumat 2 Oktober 2026.
Aksi tersebut digelar di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan kemudian dilanjutkan ke Kantor Bupati Langkat.
Massa aksi membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan transparansi, tata kelola anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, serta kesempatan pelaku usaha konstruksi lokal dalam mengikuti pekerjaan pemerintah di Kabupaten Langkat.
Baca Juga:
Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan massa adalah pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Sinarta Sitepu, dalam audiensi bersama sejumlah pengusaha kontraktor lokal pada Rabu 23 September 2026.
Menurut massa aksi, dalam pertemuan tersebut muncul pernyataan bahwa paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat sudah habis dibagi-bagi.
Baca Juga:
Pernyataan tersebut kemudian dipersoalkan karena menurut massa, pada saat pernyataan itu disampaikan, paket pekerjaan yang dimaksud disebut belum ditayangkan melalui sistem pengadaan secara elektronik atau LPSE Kabupaten Langkat.
Massa aksi meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai maksud pernyataan tersebut, termasuk paket pekerjaan yang dimaksud, mekanisme pembagiannya, pihak yang disebut menerima pekerjaan, serta siapa yang memiliki kewenangan dalam menentukan proses tersebut.
Dalam orasinya, Koordinator Nasional PERMADA Ariswan bersama Koordinator AMK Kabupaten Langkat Rahmad Syahputra alias Tata Putra dan Roni Dermawan menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bertujuan menghakimi pihak tertentu, melainkan meminta adanya keterbukaan dan kepastian mengenai proses pengadaan pekerjaan pemerintah.
Ariswan menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan setiap proses pengadaan harus memberikan ruang yang adil bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
Menurutnya, munculnya pernyataan mengenai paket pekerjaan yang disebut telah dibagi-bagi sebelum proses pengadaan diketahui publik menimbulkan pertanyaan di kalangan kontraktor lokal.
POSMETRO MEDAN Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara akhirnya memberhentikan Ketua Majelis Pimpinan Cabang (M
Sumut 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Wakil Ketua Pengurus Cabang Persatuan Umat Buddha Indonesia (PC Permabudhi) Kota Medan, Rudy Wu, S.Pd., S.H., M.H.,
Medan 2 jam lalu
POSMETRO MEDANMEDAN Persidangan perkara dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabu
Sumut 7 jam lalu
POSMETRO MEDANDirektorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sumatera Utara menangkap seorang perempuan berinisial LMN alias Lenni Marlina
Sumut 9 jam lalu
Untuk menjaga Kamtibmas, Polres Humbang Hasundutan Gencar Gelar Patroli Hiburan Malam
Peristiwa 9 jam lalu
Kapolres Karo Pimpin Pengaturan Lalu Lintas Pagi di Simpang 3 Masjid, Pastikan Aktivitas Masyarakat Berjalan Lancar.
Sumut 9 jam lalu
Ayah dan Anak Resmi Diamankan Polres Tapteng Motif Asmara di Balik Penganiayaan di Barus.
Peristiwa 10 jam lalu
Wakapolres Karo Jadi Irup di SMA Swasta GBKP Kabanjahe, Ajak Pelajar Tingkatkan Disiplin dan Jauhi Kenakalan Remaja.
Sumut 10 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumatera Utara, H. Ahmad Qosbi melantik 90 Aparat
Medan 11 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Sebanyak 200 pasangan calon pengantin akan mengikuti program Nikah Akbar Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026 h
Sumut 12 jam lalu