PP IPA Dukung Mendes PDT Evaluasi Pendamping Desa

POSMETRO MEDAN,Medan- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal resmi mengeluarkan Perpanjangan Kontrak TPP Pendamping Desa tahun anggaran 2026 di seluruh Indonesia melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal melalui Surat Resmi 1219/P3MD/PPK-IV/XII/2025 tertanggal 29 Desember 2025.

Hal ini menuai sorotan publik dan menjadi polemik pasca berkurangnya TPP pendamping desa di berbagai daerah dikarenakan Evaluasi Kinerja oleh Kementerian Desa PDT berdasarkan regulasi terbaru.

Menanggapi hal itu, Muhammad Amril Harahap, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah, mengatakan apa yang dilakukan Menteri sudah sesuai terkait banyak TPP yang melanggar aturan dan wajib dievaluasi

Baca Juga:

• ‘Dusun Hantu’ Di Labura Tak Berpenghuni 3 Tahun, Anggaran Dana Desa Diduga Terus Mengalir
• Wow, Anggaran Gebyar Pajak Sumut Tembus Rp28 Miliar

." Kita harus dukung itu dan jaga marwah institusi profesionalisme ini ," ujar Amril di Kantor PB Al Washliyah, kemarin.

Amril mengungkapkan, berulangkali Mendes Yandri Susanto mengatakan TPP Pendamping Desa ini emang banyak bermasalah dan pihaknya juga menyaksikan hal itu ketika turun ke daerah-daerah.

Baca Juga:

• LKPJ Bupati Karo Tahun 2025, DPRD Berikan Rekomendasi Membangun Untuk Akselerasi Good Governance
• Abaikan Instruksi Presiden, Anggaran Miliaran untuk Makan Minum dan Pakaian Dinas Tuai Kritik

"Seperti kampung saya Sumatera Utara ada 1.000 orang yang tidak masuk namanya kembali pada SK Perpanjangan TPP Pendamping Desa tahun anggaran 2026 ini dikarenakan evaluasi kinerja oleh Kemendes," urainya.

Diungkapkan, tahun 2024 ada pendamping desa yang jadi Caleg , ada yang double job. Yang bersangkutan jadi pendamping desa, namun dia juga perangkat desa dan gajinya sama-sama dari APBN.

"Apakah hal itu terus kita biarkan. Begitu banyak anak muda yang bisa mengisi posisi itu dan lebih berkompeten itu artinya negara menutup ruang dan kesempatan dong bagi kita," tambah Amril.

Amril menduga ada kekuatan politik yang berupaya mengintervensi Mendes Yandri Susanto.

"Maka kita sama-sama mengingatkan dan mengawal Mendes agar jangan takut terhadap elit-elit yang mencoba mengintervensi agar mengikuti pola lama karena kinerja dan integritas baik Mendes ini wajib kita dukung dan kawal. Beda zaman pasti beda juga gebrakanya dan ini zamanya kepemimpinan Pak Yandri maka program-program yang baik harus kita dukung. Bangsa ini masih banyak kok menyimpan generasi muda yang mampu mengisi TPP Pendamping Desa yang nakal itu," pungkas Amril. (WIK/REL)

‘Dusun Hantu’ Di Labura Tak Berpenghuni 3 Tahun, Anggaran Dana Desa Diduga Terus Mengalir

Wow, Anggaran Gebyar Pajak Sumut Tembus Rp28 Miliar

LKPJ Bupati Karo Tahun 2025, DPRD Berikan Rekomendasi Membangun Untuk Akselerasi Good Governance

Abaikan Instruksi Presiden, Anggaran Miliaran untuk Makan Minum dan Pakaian Dinas Tuai Kritik

Propam Polri Periksa Dugaan Penyelewengan Anggaran DIPA 2025, Seret Nama Dansat Brimob Polda Sumut

Inventarisasi dan Evaluasi Kegiatan Pengadaan Tanah