POSMETROMEDAN, Binjai - Pemerintah Kota Binjai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Percepatan Penanganan Bencana di Wilayah Sumatera Utara yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom, bertempat di Binjai Command Center (BCC), Kamis (22/01).
Rakor tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M, dan dipimpin langsung Dra. Imelda, MAP., selaku Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Agenda utama pertemuan ini adalah menyelaraskan langkah strategis serta aspek regulasi dalam penanggulangan bencana guna menjamin keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.
Dalam arahannya, Imelda menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyusun dan menyesuaikan produk hukum daerah agar proses tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dieksekusi secara cepat dan tepat.
Baca Juga:
Beberapa isu strategis yang dibahas dalam rakor tersebut antara lain percepatan administrasi melalui penyederhanaan birokrasi dalam penyaluran bantuan dan penggunaan anggaran darurat, sinkronisasi regulasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat, serta penguatan mitigasi berkelanjutan melalui pemanfaatan data kewilayahan untuk meminimalisir dampak bencana di masa mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Sekdako Binjai menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Binjai telah menyiapkan draf Surat Keputusan Wali Kota terkait penanganan bencana dan telah mengunggahnya ke dalam sistem koordinasi pusat guna memastikan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait.
Baca Juga:
"Kami sudah menyiapkan SK Wali Kota dan telah kami unggah ke sistem. Kami berharap data ini dapat segera diperbaiki dan disesuaikan agar langkah penanganan bencana memiliki landasan hukum yang tepat," ujar Sekda.
Sebagai tindak lanjut percepatan penanganan bencana, Sekda juga menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai untuk segera melakukan validasi data di lapangan, khususnya terkait dokumen kerusakan infrastruktur dan rumah warga terdampak.
"Untuk persiapan tanggal 23 Januari, kami akan segera melakukan validasi data bersama BPBD terkait dokumen 37 rumah yang terdampak di Kota Binjai. Ini menjadi prioritas agar proses bantuan dan rehabilitasi dapat berjalan tepat sasaran," tambahnya.
Selain aspek administratif, Sekda menegaskan pentingnya legalitas dalam setiap tahapan penanganan bencana melalui sinergi dengan unsur Forkopimda. Pemerintah Kota Binjai berencana melakukan koordinasi intensif dengan Kejaksaan Negeri Binjai dan Kepolisian Resor Binjai.
"Kami akan berkoordinasi dengan Kajari dan Kapolres terkait legalisasi penandatanganan dokumen, khususnya pada lampiran salinan. Hal ini penting agar seluruh proses penanganan bencana tetap berada dalam koridor hukum dan mendapat dukungan penuh dari unsur pimpinan daerah," jelasnya.
Melihat dari dekat sosok Letjen TNI Mohammad Fadjar dan Irjen Pol Krishna Murti
Sumut 20 menit lalu
Satresnarkoba Binjai Bekuk 4 Terduga Bandar Sabu dan Sita Ekstasi.
Sumut 46 menit lalu
Pemko Binjai Dukung Turnamen Domino Orado 101 Piala Panglima TNI.
Sport 49 menit lalu
MA Kabulkan PK, Amry KS Pelawi Bebas dari Semua Dakwaan Pada Pembuatan Profil Desa dan Website di Karo
Sumut 52 menit lalu
Viral Soal Lapas Cibinong, "Ombudsman Offside, Mereka Bukan Penyidik Lakukan Penggerebekan".
Inter-Nasional 60 menit lalu
Selangkah Demi Selangkah, Jembatan Rambin Sibong Bong Kian Kokoh di Tangan Brimob Sumut dan Warga.
Peristiwa satu jam lalu
Ringkus Kurir Hingga Pemasok Ganja, Sat Narkoba Polres Dairi Komitmen Putus Rantai Narkoba di Sidikalang
Sumut 2 jam lalu
Istri Mahathir Mohamad akan dimakamkan secara kenegaraan
Inter-Nasional 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN,DELISERDANG Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota dan Perhimpunan Dokter
Medan 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN,MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, berdiskusi dengan Wakil Ketua Komisi VI DPRRI Andre
Medan 4 jam lalu
