Wow! Ratusan Kendaraan Dinas Pemkab Karo Tak Tertib Pajak

POSMETRO MEDAN,Karo- Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menyingkap persoalan klasik dalam pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Karo, khususnya terkait kendaraan dinas yang tidak tertib administrasi dan pajak.

Kondisi ini dinilai berpotensi berkontribusi terhadap tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2025.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 56.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023, BPK menemukan sejumlah permasalahan serius pada pengelolaan kendaraan dinas daerah.

Baca Juga:

• Kerahkan Personel Jaga 24 Jam, Pungli di Sidebuk-Debuk Disikat
• Hinca Panjaitan Ajak Polres Karo Tebarkan Keharuman Pelayanan, Kapolres: Bunga Simbol Harapan dan Kedamaian

Temuan tersebut antara lain 18 unit kendaraan tidak dilengkapi informasi nomor rangka dan nomor mesin, 108 unit kendaraan tidak memiliki data nomor BPKB, 31 unit kendaraan tidak dilengkapi informasi STNK, serta 108 unit kendaraan dinas tercatat belum membayar pajak.

Alih-alih menunjukkan perbaikan signifikan, permasalahan serupa kembali ditemukan pada pemeriksaan tahun berikutnya. Dalam LHP BPK Nomor 42/LHP/XVIII/MDN/05/2025 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2024, BPK kembali mencatat sebanyak 92 unit kendaraan dinas belum melakukan kewajiban pembayaran pajak.

Baca Juga:

• Usai Resmikan Fasilitas, Bhayangkari Sumut Salurkan 140 Set Meja dan Kursi untuk SD Terpencil di Karo
• Bupati Taput Lantik 23 Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintahannya

Temuan berulang ini memunculkan pertanyaan publik terkait komitmen Pemerintah Kabupaten Karo dalam menertibkan aset milik daerah, terlebih di tengah sorotan terhadap kinerja penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan.

Sebelumnya, dalam rapat evaluasi kinerja perangkat daerah yang digelar di Aula Kantor Bupati Karo pada 7 Januari 2026, dipaparkan data realisasi Opsen PKB Kabupaten Karo tahun 2025 yang hanya mencapai Rp17.255.480.078 dari target sebesar Rp21.928.235.089 atau sekitar 78,69 persen.

Capaian tersebut menegaskan bahwa PAD Kabupaten Karo hingga akhir tahun belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Kondisi ini dinilai ironis, mengingat di satu sisi pemerintah daerah mengandalkan Opsen PKB sebagai salah satu sumber utama PAD, namun di sisi lain justru belum sepenuhnya mampu memastikan kendaraan dinas milik pemerintah sendiri patuh terhadap kewajiban administrasi dan pajak.

Terkait hal tersebut, Posmetro Medan telah mengajukan konfirmasi kepada Bupati Karo untuk meminta penjelasan atas temuan BPK, termasuk mempertanyakan apakah kendaraan dinas yang belum membayar pajak berkontribusi terhadap tidak tercapainya target Opsen PKB tahun 2025.

Namun hingga berita ini disusun, tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Karo masih belum diterima.

Sementara itu, pada Senin (2/2/2026) sekitar pukul 10.41 WIB, Posmetro Medan juga mengonfirmasi temuan tersebut kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karo selaku pengelola Barang Milik Daerah, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM. Sekitar pukul 11.40 WIB, Sekda Karo memberikan jawaban singkat melalui pesan WhatsApp, "Saya pastikan data ini ke BKAD." (JPN)

silakan beri arahan lanjutan.

Kerahkan Personel Jaga 24 Jam, Pungli di Sidebuk-Debuk Disikat

Hinca Panjaitan Ajak Polres Karo Tebarkan Keharuman Pelayanan, Kapolres: Bunga Simbol Harapan dan Kedamaian

Usai Resmikan Fasilitas, Bhayangkari Sumut Salurkan 140 Set Meja dan Kursi untuk SD Terpencil di Karo

Bupati Taput Lantik 23 Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintahannya

Hari Krida Pertanian 2026, Momentum Perkuat Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Karo

Pemkab Dairi Dampingi Anak Korban Kekerasan yang Hamil 36 Minggu