Hari Gini Masih Main Sabu, Dilaporkan Nyangkut
Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Ciduk Pengedar Sabu Di Marelan Marena.
Kriminal 12 menit lalu
POSMETRO MEDAN,Karo- Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menyingkap persoalan klasik dalam pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Karo, khususnya terkait kendaraan dinas yang tidak tertib administrasi dan pajak.
Kondisi ini dinilai berpotensi berkontribusi terhadap tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2025.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 56.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023, BPK menemukan sejumlah permasalahan serius pada pengelolaan kendaraan dinas daerah.
Baca Juga:
Temuan tersebut antara lain 18 unit kendaraan tidak dilengkapi informasi nomor rangka dan nomor mesin, 108 unit kendaraan tidak memiliki data nomor BPKB, 31 unit kendaraan tidak dilengkapi informasi STNK, serta 108 unit kendaraan dinas tercatat belum membayar pajak.
Alih-alih menunjukkan perbaikan signifikan, permasalahan serupa kembali ditemukan pada pemeriksaan tahun berikutnya. Dalam LHP BPK Nomor 42/LHP/XVIII/MDN/05/2025 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2024, BPK kembali mencatat sebanyak 92 unit kendaraan dinas belum melakukan kewajiban pembayaran pajak.
Baca Juga:
Temuan berulang ini memunculkan pertanyaan publik terkait komitmen Pemerintah Kabupaten Karo dalam menertibkan aset milik daerah, terlebih di tengah sorotan terhadap kinerja penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan.
Sebelumnya, dalam rapat evaluasi kinerja perangkat daerah yang digelar di Aula Kantor Bupati Karo pada 7 Januari 2026, dipaparkan data realisasi Opsen PKB Kabupaten Karo tahun 2025 yang hanya mencapai Rp17.255.480.078 dari target sebesar Rp21.928.235.089 atau sekitar 78,69 persen.
Capaian tersebut menegaskan bahwa PAD Kabupaten Karo hingga akhir tahun belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
Kondisi ini dinilai ironis, mengingat di satu sisi pemerintah daerah mengandalkan Opsen PKB sebagai salah satu sumber utama PAD, namun di sisi lain justru belum sepenuhnya mampu memastikan kendaraan dinas milik pemerintah sendiri patuh terhadap kewajiban administrasi dan pajak.
Terkait hal tersebut, Posmetro Medan telah mengajukan konfirmasi kepada Bupati Karo untuk meminta penjelasan atas temuan BPK, termasuk mempertanyakan apakah kendaraan dinas yang belum membayar pajak berkontribusi terhadap tidak tercapainya target Opsen PKB tahun 2025.
Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Ciduk Pengedar Sabu Di Marelan Marena.
Kriminal 12 menit lalu
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026 Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti.
Sport 33 menit lalu
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026 Ujian Berat De Oranje.
Sport 54 menit lalu
Lolos 16 Besar Piala Dunia, Kanada Siap Tampung Belandan atau Maroko.
Sport satu jam lalu
Prediksi Kontroversial Dukun Ghana Nana Kwaku Bonsam Tanjung Verde Disebut Bakal Hentikan Langkah Argentina.
Sport satu jam lalu
Pungli Ditertibkan, Pengunjung Pemandian Air Panas SidebukDebuk Meningkat
Sumut 2 jam lalu
Silverius Bangun dilaporkan meninggal dunia diusia 44 tahun pada Minggu 28 Juni 2026.
Profil 2 jam lalu
Ketua PD II KB FKPPI Sumut, H Buyung Sitorus Lantik Kepengurusan KB FKKPPI PC 0213 Nias.
Sumut 2 jam lalu
Ibu yang dihipnotis ini cuma bisa menangis lantaran tak menyangka gelang emasnya bernilai Rp100 juta hilang dibawa pelaku.
Peristiwa 2 jam lalu
Dikabarkan hilang diduga terseret arus sungai Bah Tongguran, Tanah Jawa, Simalungun, hingga kini pria berinisial MS itu masih dicari.
Peristiwa 2 jam lalu