ANAK TIDAK SEKOLAH & MINUSNYA PERAN NEGARA

Geger se Indonesia, seorang anak gegara dugaan tak mampu membeli peralatan belajar di NTT akhirnya memilih mengakhiri hidupnya. Ironis, di negeri kaya emas, tambang dan perkebunan. Warganya mengakhiri hidup gegara tak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang padahal itu kewajiban negara sebagaimana termaktub di UU.

Saya tidak ingin bicara jauh. Di daerah saya, Sumatera Utara sesuai data yang ada pada pemerintah sendiri ada puluhan ribu anak tidak sekolah, itu angka di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang saja .

Kita bisa bayangkan, bagaimana "ledakan sosial" dari puluhan ribu anak tidak sekolah ini. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mungkin bisa berkelit sudah berupaya maksimal. Tapi pertanyaan mendasar, puluhan tahun Indonesia merdeka. Kenapa tidak ada terobosan untuk mengkapitalisasi anak tidak sekolah ini menjadi teredukasi ?

Baca Juga:

• Brimob Sumut Antar Anak Sekolah di Garoga Pascabencana
• Brimob Sumut Hadir Mengantar Masa Depan: Antar-Jemput Anak Sekolah

Persoalan anak di negeri ini memang aneh penanganannya. Ketika ada kasus , orang orang pada ribut dan terperangah membicarakannya. Lalu kemudian beriring waktu melupakannya. Tidak ada mitigasi dan langkah yang jelas untuk penanganan agar masalah yang sama tak terjadi lagi dikemudian hari.

Baru - baru ini saja di Medan, seorang anak diduga membunuh ibu kandungnya. Pelakunya anak bawah umur, perempuan pula, di sekolah baik terlihat dan tak ada menyangka di rumahnya ternyata kondisi seperti "dunia zombie".

Di Deli Serdang, seorang anak dijemput kepolisian dari sekolahnya karena terlibat begal. Jika yang bersekolah saja pun masih terdapat kasus demikian, apalagi yang berada di luar sekolah.

Lalu mari kita bicara sejauh mana aksi negara terhadap anak ini. Baru-baru ini seorang anggota DPR RI menyemprot wakil menteri PPA gegara minim terobosan program.

Di tingkat daerah malah lebih parah. Anggaran persoalan anak diluar bantuan pendidikan yang memang dari dulu sudah ada amat minim. Lihat saja hal tersebut dalam kuota anggaran yang disediakan untuk persoalan sosial anak.

Padahal anak adalah wajah negeri ini di masa depan. Saya tidak ingin berpolemik tentang MBG disini. Tapi saya ingin menyampaikan, persoalan anak bukan hanya gizi yang urgen sekarang ini, tetapi juga "political will" itu sendiri.

Program yang copy paste dari tahun ke tahun menyebabkan pemborosan anggaran, sehingga jangankan daerah menjadi layak anak. Uang pajak rakyat malah terkesan sia-sia karena persoalan anak di negeri ini bukan menurun malah meningkat ekskalasinya.

Minim terobosan, diskoordinasi antar OPD, minimnya anggaran dan keterlibatan kelompok masyarakat hingga habbit nunggu "masalah datang" membuat persoalan anak semakin menjadi-jadi. Banyak peringkat kabupaten dan kota tak naik kelas layak anak bertahun-tahun padahal dinasnya ada, pimpinannya juga punya visi daerah ramah anak.

Bila kita cermati tanpa langkah yang progresif maka letupan kecil kasus anak ini bakal semakin membesar ke depannya. Di Jakarta , ger-geran terjadi di sebuah SMA, di Medan anak perempuan tingkat SD terduga membunuh ibu kandungnya, di Deli Serdang jadi pelaku begal. Dan mereka sejauh ini terindikasi meniru dari dunia digital.

Akhirnya kini bukan hanya dilingkungan yang real saja, tapi kita juga "bertempur dengan dunia maya" dalam menjaga anak - anak kita. Ini belum kita bicara yang terlibat tawuran, judi, narkoba, anak jalanan, TPPO, geng motor dan perjudian. Oleh : Ahmad Daud (Ketua Umum PW Gerakan Pemuda Islam & Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat GPI)

Brimob Sumut Antar Anak Sekolah di Garoga Pascabencana

Brimob Sumut Hadir Mengantar Masa Depan: Antar-Jemput Anak Sekolah