Awas Begal Dana Reses: Rutinitas Mahal dengan Pengawasan yang Samar

Pernyataan tersebut sah secara hukum. Namun kritik publik tidak sedang mempersoalkan legalitas semata, melainkan makna pertanggungjawaban atas uang rakyat dalam jumlah besar.

Konfirmasi lanjutan kemudian disampaikan melalui sambungan telepon oleh Kepala Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD Sumut, Muhammad Ikhsan, S.STP, MAP Selasa, 24/2/2026 siang.

Baca Juga:

• Penyampaian Aspirasi di DPRD Sumut Aman dan Tertib, Kapolrestabes Medan Jean Calvijn Apresiasi Masyarakat
• Komisi D DPRD Sumut Geram, Restoran Lembur Kuring Medan Diduga Buang Limbah ke Drainase Sejak Berdiri

Ia menyatakan bahwa dana reses memiliki mekanisme pengawasan, yang dilakukan secara internal oleh Sekretariat DPRD Sumatera Utara.

Menurutnya, pengawasan tersebut melekat pada fungsi sekretariat sebagai pendukung administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan reses.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tekankan Percepatan Pembangunan Usai Penandatanganan KUA-PPAS P-APBD 2026
• Ratusan Pelajar Keracunan di Berastagi, Pemerintah tak Cukup Hanya Minta Maaf

Penjelasan ini menutup satu lubang prosedural, namun sekaligus membuka pertanyaan yang lebih mendasar apakah pengawasan internal saja cukup untuk dana publik sebesar itu?

Dan sejauh mana hasil pengawasan tersebut dibuka kepada publik sebagai pemilik sah anggaran?

Di titik inilah sorotan tidak lagi berhenti pada pejabat teknis atau administrasi.

Dalam satu kali reses, satu anggota dewan menggelar kegiatan di 10 titik. Negara membiayainya sekitar Rp348 juta per satu anggota dewan. Jika reses dilakukan tiga kali setahun, maka lebih dari Rp1 miliar dana publik dikelola satu orang wakil rakyat hanya untuk agenda menyerap aspirasi. Jika Kalikan dengan 100 anggota DPRD, maka anggaran itu membengkak menjadi lebih dari Rp100 miliar dalam setahun.

Sorotan publik pun wajar mengarah ke pimpinan DPRD Sumut, termasuk Erni Arianti Sitorus. Bukan dalam kerangka tuduhan, melainkan tanggung jawab moral, bagaimana memastikan reses tidak semata menjadi proyek anggaran yang dilindungi pasal demi pasal.

Penyampaian Aspirasi di DPRD Sumut Aman dan Tertib, Kapolrestabes Medan Jean Calvijn Apresiasi Masyarakat

Komisi D DPRD Sumut Geram, Restoran Lembur Kuring Medan Diduga Buang Limbah ke Drainase Sejak Berdiri

Bobby Nasution Tekankan Percepatan Pembangunan Usai Penandatanganan KUA-PPAS P-APBD 2026

Ratusan Pelajar Keracunan di Berastagi, Pemerintah tak Cukup Hanya Minta Maaf

Komisi D DPRD Sumut Ikut Gubsu Bobby Nasution Berkantor di Nias

Landen Marbun, Anggota DPRD Sumut yang Selalu Hadir Paling Awal di Sidang Paripurna