Paripurna yang Menentukan Arah: Dari Pelantikan hingga Jeritan Bencana di Sumut

Inilah bagian yang kerap luput dari sorotan, tetapi justru paling menentukan arah kebijakan.

Sebanyak 12 daerah pemilihan (dapil) bergiliran menyampaikan rangkuman aspirasi masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota. Polanya nyaris seragam. Pesannya berulang. Nadanya mendesak.

Baca Juga:

• Sidang Perdana Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ditunda, JPU tak Ungkap Alasan
• Hujan Deras dan Angin Kencang Terjang Labusel, Belasan Rumah Rusak, Kanopi Masjid Roboh

Banjir dan longsor.

Dua kata yang masih menjadi momok di 24 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Perayaan Paskah Oikumene Pemerintah Kota Medan 2026 Berjalan Penuh Hikmah
• Percepatan Pembangunan Kota Medan Tak Boleh Terhambat, Prananda Surya Paloh Siap Perkuat Dukungan Pusat

Warga meminta lebih dari sekadar janji. Mereka menuntut perbaikan drainase yang nyata, normalisasi sungai yang konsisten, pembangunan tanggul yang fungsional, hingga penguatan mitigasi bencana agar musibah tak selalu datang sebagai kejutan tahunan.

Pimpinan rapat menegaskan, hasil reses bukan sekadar laporan administratif. Dokumen itu akan menjadi bahan baku kebijakan, dasar penganggaran, sekaligus alat kontrol terhadap jalannya program pembangunan daerah.

Pertanyaannya, apakah suara rakyat itu benar-benar akan menjelma menjadi kebijakan, atau kembali tenggelam di antara tumpukan dokumen rapat?

Kehadiran unsur eksekutif dalam paripurna ini setidaknya memberi sinyal positif tentang sinergi legislatif dan pemerintah daerah. Tapi publik tentu menunggu lebih dari simbol kebersamaan, mereka menunggu hasil.

Paripurna telah selesai. Palu telah diketuk.

Kini, waktu yang akan menguji,

Sidang Perdana Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ditunda, JPU tak Ungkap Alasan

Hujan Deras dan Angin Kencang Terjang Labusel, Belasan Rumah Rusak, Kanopi Masjid Roboh

Perayaan Paskah Oikumene Pemerintah Kota Medan 2026 Berjalan Penuh Hikmah

Percepatan Pembangunan Kota Medan Tak Boleh Terhambat, Prananda Surya Paloh Siap Perkuat Dukungan Pusat

Kejari Belawan Musnahkan Barang Bukti 216 Perkara

Dugaan Pungli Uang Perpisahan di SDN 05 Rantau Utara, Praktisi Hukum: Terancam 9 Tahun Penjara