Abaikan Putusan Inkracht, Bupati Labuhanbatu Disomasi dan Diberi Ultimatum 3 Hari

"Akan kita gugat Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) di PTUN," tegasnya.

Ditegaskannya lagi, bahwa, Bupati Labuhanbatu dinilai memegang tanggung jawab tertinggi untuk memastikan seluruh jajarannya, termasuk PPID BKPP, mematuhi hukum.

Baca Juga:

• Garis Polisi Dicabut! Op. Patar Munthe Kembali ke Rumah
• Investor China Jajaki Industri Daur Ulang di Deli Serdang

Kegagalan mengeksekusi putusan ini disebut dapat berimplikasi pada sanksi administratif hingga pemeriksaan disiplin oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Upaya konfirmasi Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Labuhanbatu, Ali Armaya Ritonga belum membuahkan hasil.

Baca Juga:

• Data Pribadi Bocor Hingga Jadi Korban Penipuan, Ketum IWO Somasi PT Indah Logistik
• Tingkatkan Kualitas Data Pembangunan, Pemkab Taput Gelar Sosialisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral ‎

Hingga berita ini ditayangkan, surat somasi tersebut telah ditembuskan kepada berbagai instansi pusat, mulai dari Menteri Dalam Negeri, Menpan-RB, hingga Ketua Komisi Informasi Pusat sebagai bentuk pengawasan publik dan kelembagaan. (HBB)

Garis Polisi Dicabut! Op. Patar Munthe Kembali ke Rumah

Investor China Jajaki Industri Daur Ulang di Deli Serdang

Data Pribadi Bocor Hingga Jadi Korban Penipuan, Ketum IWO Somasi PT Indah Logistik

Tingkatkan Kualitas Data Pembangunan, Pemkab Taput Gelar Sosialisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral ‎

Dorong Pertanian Modern dan Berkelanjutan, Pemkab Tapanuli Utara Tanam Jagung Bersama di Kawasan Pertanian Terpadu Sijaba

Pemkab Taput Dorong Mahasiswa IAKN Tarutung Hasilkan Penelitian Berbasis Solusi Daerah