Dugaan Korupsi Miliaran Proyek SPKLU di PLN UID Sumut Diselidiki Polda Sumut, Modus “Pecah Paket”

POSMETRO MEDAN,Medan – Dugaan korupsi bernilai miliaran rupiah mencuat di tubuh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara.

Kasus tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan sejumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pada tahun anggaran 2024–2025.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, kasus ini kini mulai dalam penyelidikan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut.

Baca Juga:

• Perempuan Lansia Adukan Kepala BNNK Deli Serdang dan Oknum Satpol PP
• Syah Afandin Di-OTT KPK, Tiorita Surbakti, Wakil Bupati Langkat Berpotensi Ditunjuk Jadi Pj

Dugaan pelanggaran yang mencuat yakni praktik "pecah paket" proyek untuk menghindari proses tender terbuka dan memuluskan mekanisme penunjukan langsung.

Sumber terpercaya di lingkungan Polda Sumut menyebutkan, proyek pembangunan SPKLU tersebut tersebar di sejumlah Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto: Nugraha Sakanti Jadi Amanah, 359 Personel Naik Pangkat Diminta Tingkatkan Pengabdian
• RE Nainggolan: Nugraha Sakanti Tegaskan Kepemimpinan Kapolda Sumut Berorientasi Prestasi dan Pelayanan

"Ini proyek PLN UID Sumut yang pengerjaannya diserahkan ke beberapa UP3," ujar sumber tersebut.

Menurutnya, proyek itu menjadi sorotan karena diduga tidak melalui proses lelang terbuka sebagaimana mestinya. Padahal, nilai proyek disebut mencapai miliaran rupiah.

"Di PLN, seharusnya sesuai aturan. Proyek dengan pagu di atas Rp300 juta wajib dilelang terbuka. Namun, informasinya proyek ini dipecah-pecah menjadi beberapa item agar nilai tiap paket menjadi kecil," ungkapnya.

Ia mencontohkan, pada proyek di PLN UP3 Binjai, pekerjaan diduga dibagi menjadi dua paket berbeda. Paket pertama berupa pembangunan shelter SPKLU dengan nilai di bawah Rp200 juta, sedangkan paket lainnya untuk pengadaan mesin pengisian daya.

"Kalau nilainya di bawah Rp300 juta, bisa menggunakan penunjukan langsung. Nah, ini yang diduga menjadi celah," katanya.

Sumber itu juga menilai mekanisme tersebut menyalahi aturan pengadaan barang dan jasa. Sebab, proyek yang sejatinya merupakan program besar PLN UID Sumut justru dibagi ke tingkat UP3 sehingga terkesan menjadi proyek kecil.

"Ini yang dianggap menyalahi aturan. Kok bisa diizinkan? Proyek miliaran rupiah tidak dilelang, malah diturunkan ke UP3. Padahal ini program PLN UID Sumut. Bahkan, ada isu pembangunan shelter SPKLU dilakukan tanpa kontrak anggaran," sambungnya.

Sementara itu, Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sumut, Darma Saputra, yang dikonfirmasi terkait dugaan tersebut melalui pesan singkat WhatsApp, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.(InilahMedan)

Perempuan Lansia Adukan Kepala BNNK Deli Serdang dan Oknum Satpol PP

Syah Afandin Di-OTT KPK, Tiorita Surbakti, Wakil Bupati Langkat Berpotensi Ditunjuk Jadi Pj

Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto: Nugraha Sakanti Jadi Amanah, 359 Personel Naik Pangkat Diminta Tingkatkan Pengabdian

RE Nainggolan: Nugraha Sakanti Tegaskan Kepemimpinan Kapolda Sumut Berorientasi Prestasi dan Pelayanan

Bupati Langkat Syah Afandin Sudah Terima Kacip Rp800 Juta Dari Yaqub Secara Bertahap

Wow! Selain Suap, Bupati Langkat Syah Afandin Juga Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar