Wow! Selain Suap, Bupati Langkat Syah Afandin Juga Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar

POSMETRO MEDAN,Jakarta - KPK mengungkap Bupati LangkatSyah Afandin (SAF) tak hanya menerima suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat. Syah Afandin diduga menerima gratifikasi senilai Rp 3,5 miliar.

Hal itu disampaikan Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026). Taufik menerangkan salah satunya Syah Afandin diduga menerima gratifikasi terkait pengisian jabatan.

"KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh SAF dengan total sekurang-kurangnya Rp 3,5 miliar, di antaranya diduga terkait mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta Camat di Kabupaten Langkat," ujar Taufik.

Baca Juga:

• DPN LKLH Meminta KPK Pantau Kinerja PT Agrinas Palma Nusantara dan Selesaikan Konflik Agraria serta Audit KSO
• Penasihat Hukum Enda Simakasura: Tak Ada Pihak Diuntungkan

Selain terkait jabatan di Pemkab Langkat, dugaan gratifikasi itu juga terkait pengangkatan kepala sekolah SD maupun SMP. KPK mengatakan Syah Afandin melakukan jual beli jabatan kepala sekolah.

Baca Juga:

• Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Melvi Marlabayana Targetkan 61.170 Pohon Pengganti Ditanam di Medan
• Penasihat Hukum Enda Simakasura: Kebenaran Harus Terungkap di Sidang Korupsi Waterfront City Samosir

"Di mana ketika jabatan kepala sekolah diperdagangkan, yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan, tetapi juga masa depan pendidikan anak-anak," ucap Taufik.

Kemudian, Syah Afandin juga disebut 'bermain' soal pengadaan seragam sekolah SD. KPK menyebut pengadaan sekolah turut dikorupsi.

"Di mana ketika banyak anak didik membutuhkan seragam sekolah, namun justru pengadaannya tidak luput menjadi ceruk korupsi," kata Taufik. Baca juga: Kronologi OTT Bupati Langkat, Uang Rp 100 Juta Ditemukan di Jok Mobil Dalam perkara dugaan suap, KPK telah menetapkan dua tersangka

Dalam perkara dugaan suap, KPK telah menetapkan dua tersangka:

1. Bupati LangkatSyah Afandin (SAF)

DPN LKLH Meminta KPK Pantau Kinerja PT Agrinas Palma Nusantara dan Selesaikan Konflik Agraria serta Audit KSO

Penasihat Hukum Enda Simakasura: Tak Ada Pihak Diuntungkan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Melvi Marlabayana Targetkan 61.170 Pohon Pengganti Ditanam di Medan

Penasihat Hukum Enda Simakasura: Kebenaran Harus Terungkap di Sidang Korupsi Waterfront City Samosir

Dari Sarulla untuk Indonesia: Wamen ESDM Tinjau Potensi Tulang Punggung Energi Sumatera

KPK Sikat 12 Bupati, Tapi Gubernur Belum Ada yang Tersentuh