Pj Sekdaprov Sumut Tekankan Reformasi Birokrasi Harus Berdampak Nyata

POSMETRO MEDAN, MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap membuka kegiatan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, profesional, dan berorientasi pada hasil.

"Publik ingin pelayanan yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, dan penggunaan anggaran yang benar-benar memberi manfaat," ujar Sulaiman Harahap di Ruang Rapat I Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, SAKIP, reformasi birokrasi, dan zona integritas tidak boleh dipandang sekadar agenda administratif tahunan. Ketiganya merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan modern yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• Beraksi 20 Kali Saat Hujan dan Sepi, 2 Residivis Curanmor Kena Pelor
• PERMADA Kepung PLN ULP Tanjung Pura, Soroti Pemadaman Berulang dan Desak Manager Mundur

Sulaiman juga menegaskan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota agar reformasi tidak berhenti pada penyusunan dokumen, pelaksanaan rapat, maupun presentasi semata.

"Saya tidak ingin ada lagi daerah yang nilai administrasinya baik, tetapi pelayanan publiknya lambat, kemiskinannya tinggi, investasinya rendah, dan masyarakat masih mengeluhkan birokrasi yang berbelit," tegasnya.

Baca Juga:

• Pemkab Taput Dorong Mahasiswa IAKN Tarutung Hasilkan Penelitian Berbasis Solusi Daerah
• Pemkab Tapanuli Utara Perkuat Infrastruktur, Legalitas Poktan, hingga Riset Unggulan Bersama BRIN ‎

Ia menambahkan, kepala daerah harus menjadi motor utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, budaya kerja birokrasi perlu berubah secara menyeluruh, pembangunan zona integritas harus diwujudkan secara substantif, dan transformasi digital harus diperkuat secara serius di seluruh daerah.

"Karena itu, reformasi birokrasi sesungguhnya adalah upaya mengembalikan birokrasi kepada tujuan utamanya, yakni melayani masyarakat secara efektif dan berkeadilan," katanya.

Sulaiman berharap kegiatan asistensi tersebut tidak berhenti sebagai forum seremonial, melainkan menjadi momentum evaluasi yang jujur sekaligus langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara.

"Kita ingin menghadirkan birokrasi yang bukan hanya sibuk bekerja, tetapi birokrasi yang mampu menghasilkan perubahan nyata bagi rakyat. Birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani, serta mampu membawa Sumut menjadi daerah yang berdaya saing, unggul, maju, dan berkelanjutan," pungkasnya.(DISU)

FOTO

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap membuka secara resmi acara Pendampingan Asistensi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), RB (Reformasi Birokrasi), dan ZI (Zona Integritas) pada Pemerintah Daerah Prioritas di wilayah Sumut di Ruang Rapat I Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Rabu (3/6/2026).

(Foto : Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu).

Beraksi 20 Kali Saat Hujan dan Sepi, 2 Residivis Curanmor Kena Pelor

PERMADA Kepung PLN ULP Tanjung Pura, Soroti Pemadaman Berulang dan Desak Manager Mundur

Pemkab Taput Dorong Mahasiswa IAKN Tarutung Hasilkan Penelitian Berbasis Solusi Daerah

Pemkab Tapanuli Utara Perkuat Infrastruktur, Legalitas Poktan, hingga Riset Unggulan Bersama BRIN ‎

Miris! 3 Anak di Labuhanbatu Tak Sekolah Karena Miskin, Ayahnya Rabun Tak Bisa Kerja

Kapolrestabes Medan Jean Calvijn Resmikan Gedung Logistik dan Ruang SKCK