POSMETRO MEDAN,Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Ginting.
Permintaan ini disampaikan oleh Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, yang menilai bahwa korupsi di level kepala dinas hampir mustahil dilakukan secara individual.
"Korupsi setingkat kepala dinas tidak bisa dilakukan secara individual. Korupsi itu bersifat integratif, biasanya melibatkan jaringan kekuasaan tertentu atau kelompok politik, termasuk tim sukses atau penyumbang kampanye," ujar Azmi dalam keterangannya, Selasa (1/7).
Baca Juga:
Menurutnya, sebagai gubernur, Bobby Nasution memiliki posisi strategis yang langsung bersinggungan dengan birokrasi kepala dinas. Dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap bawahannya, sudah sewajarnya bila KPK turut memeriksa Bobby untuk menggali sejauh mana pengetahuannya terkait proyek yang kini menjadi sorotan.
"Gubernur tentu memiliki informasi maupun kontrol terhadap proyek-proyek yang ditangani dinas di bawahnya, termasuk PUPR. KPK harus mendalami apakah ada relasi kuasa, perintah yang bertentangan dengan hukum, atau pihak-pihak yang diuntungkan atas instruksi dari Gubernur," tegas Azmi.
Baca Juga:
Ia menambahkan, penyidikan perlu diperluas untuk mengetahui apakah ada penyimpangan kekuasaan atau konflik kepentingan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan keterlibatan kelompok tertentu yang berada dalam lingkaran politik penguasa daerah.
"Pemeriksaan terhadap Gubernur Sumut akan menjadi bagian penting dalam mengungkap peta besar korupsi pengadaan jalan di Sumut ini. KPK harus menelusuri keterangan saksi dan alat bukti dengan cermat agar titik terang kerugian negara dapat ditemukan," ujarnya.
Azmi menilai, penanganan kasus ini harus dilakukan secara serius dan transparan. Hal itu menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Sumatera Utara, sekaligus menjadi ujian profesionalisme dan independensi KPK dalam memberantas korupsi di tingkat daerah.(Rel/Kif)
Suasana di kawasan Jalan STM dan Jalan Busi, Medan, mendadak tegang saat tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan.
Medan satu jam lalu
KPK melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Busi tidak jauh dari Kantor Dinas PUPR Sumut di Kota Medan.
Medan satu jam lalu
Polres Langkat menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke79 Tahun 2025 dengan khidmat dan penuh semangat kebersamaan.
Sumut 13 jam lalu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terkait OTT.
Sumut 13 jam lalu
Aksi begal kembali menghantui warga Binjai. Seorang wanita berinisial A, warga setempat, mengalami luka serius setelah menjadi korban begal.
Sumut 13 jam lalu
Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kota Medan sukses menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) Tahun 2025 pada Selasa, 1 Juli 2025.
Medan 13 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Sebanyak 359 jemaah haji yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 16 Debarkasi Medan tiba di tanah air dengan
Medan 17 jam lalu
Posmetro, Medan Memasuki 100 hari masa jabatannya sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara sejak 24 Maret 2025, Kombes Jean
Profil 17 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Ada pemandangan yang bikin mata tak berkedip di kawasan dalam Universitas Sumatera Utara (USU). Bukan karena ada a
Nasional 18 jam lalu
Posmetro Medan, Jakarta Utara Suasana haru dan keakraban terpancar di halaman Mapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa (1/7/20
Nasional 18 jam lalu