H Abdi Santosa Ritonga SE MM Reses di Dapil VI

POSMETRO MEDAN, Labuhanbatu -Anggota DPRD Sumut H. Abdi Santosa Ritonga SE MM, melaksanakan reses I Masa Sidang II 2025-2026 di Dapil VI di Labuhan Batu. Khusus di beberapa desa yang berada di wilayah perkebunan seperti N1 sd N8 dan S1 sd S4 Kecamatan Bilah Hulu. H.Abdi Santosa Ritonga serap aspirasi masyarakat yang mengeluhkan kondisi mereka, bagaikan anak tiri.

Betapa tidak, infrastruktur yang ada di wilayah perkebunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak perkebunan, dimana dirasakan bagaikan kurang perhatian. Jalan-jalan di areal perkebunan yang tidak beraspal. Sehingga bila musim hujan susah dilalui.

Demikian juga Kantor Kepala Desa dan Balai Desa yang diberikan pihak perkebunan, masih menumpang di rumah karyawan. Yang menyedihkan rumah rumah karyawan terbuat dari kayu dan sudah berumur panjang tidak layak huni.

Baca Juga:

• Pemasoknya Lari, 2 Pengedar Sabu Diringkus dari Dua Lokasi Berbeda di Bilah Hilir
• Debu, Kartu BPJS, dan Sekolah yang Ditunggu: Catatan Reses dari Labuhan Batu Raya

"Sementara kami melihat di desa non perkebunan masyarakat menikmati pembangunan yang dibiayai pemerintah, APBD maupun APBN," keluh warga di sana.

Baca Juga:

• Polsek Panai Tengah Akhirnya Grebek Sarang Narkoba di Teluk Sentosa
• Rumah Manager PKS PTPN IV PalmCo Regional II Perkebunan Ajamu Dilempar OTK

Sedangkan dana APBD maupun APBN tidak memungkinkan dipergunakan membangun fasilitas umum karena berada di dalam HGU perkebunan baik BUMN maupun Swasta. Kami seperti anak tiri di negeri ini, keluh masyarakat tersebut kepada anggota Dewan.

Menurut pengakuan masyarakat, keluhan ini sudah berkali-kali disampaikan kepada anggota DPRD yang reses, baik dari Kabupaten maupun Propinsi. Sayangnya, hingga kini belum ada realisasinya.

"Kami memohon kepada Bapak H. Abdi Santosa Ritonga anggota DPRD Sumut, janganlah seperti reses sebelumnya, bantulah kami pak kata masyarakat kompak," ungkap warga.

reses dewan1.jpg">

Menyahuti itu, H. Abdi menyatakan rasa prihatin, meski masalah yang dihadapi masyarakat di sana adalah kewajiban pihak perkebunan, terkait peningkatan kesejahteraan karyawannya seperti membangun rumah yang layak, memperbaikan jalan-jalan di areal perumahan dan juga perkebunan. Termasuk menyiapkan Kantor Kepala Desa yang layak sebagai pusat administrasi desa serta membuatkan Balai Desa, karena dana APBD sesuai regulasi tidak bisa membiaya pembangunan di areal HGU.

H. Abdi Santosa Ritonga berharap pihak Perkebunan khususnya PTPN IV Regional 1 memperhatikan keluhan masyarakat yang tidak lain adalah karyawannya sendiri.

Secara khusus permintaan dari Karang Taruna berupa alat-alat olah raga untuk pembinaan pemuda agar terhindar dari kenakalan remaja, seperti narkoba, tawuran langsung disanggupi H. Abdi. Demikian juga permintaan ibu-ibu kader Posyandu dan PKK memohon bantuan sarana Posyandu serta baju seragam, langsung disetujui anggota DPRD Sumut tersebut.(red)

Pemasoknya Lari, 2 Pengedar Sabu Diringkus dari Dua Lokasi Berbeda di Bilah Hilir

Debu, Kartu BPJS, dan Sekolah yang Ditunggu: Catatan Reses dari Labuhan Batu Raya

Polsek Panai Tengah Akhirnya Grebek Sarang Narkoba di Teluk Sentosa

Rumah Manager PKS PTPN IV PalmCo Regional II Perkebunan Ajamu Dilempar OTK

Satu Ring, Ribuan Harapan: KBPP Polri Labusel Ubah Energi Jalanan Menjadi Prestasi

Bukan Sekadar Industri: Yahdi Khoir Pilih Selamatkan Sungai, Sawah, dan Nafas Hidup Masyarakat