4.Meminta kepada kapolda Sumatera Utara agar memeriksa pemenang tender kegiatan BPBD yang kami duga terlibat dalam kegiatan tersebut
Baca Juga:
"Jika aparat lamban, publik berhak mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi di Sumatera Utara," tegas Koordinator Aksi.
Aksi berjalan tertib dengan pengawalan aparat. Perwakilan IPMPK diterima untuk menyerahkan dokumen dan laporan resmi kepada pihak Kejati dan Polda Sumut sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal proses hukum.
Baca Juga:
IPMPK menyatakan akan terus melakukan pengawasan hingga kasus ini dituntaskan secara transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum.(Rez)
Tags
beritaTerkait
komentar