Badko HMI Sumut Bongkar Bau Busuk dan Nepotisme di PT Industri Nabati Lestari, PTPN Harus Bersih-Bersih

BADKO HMI Sumatera Utara juga menyoroti pembayaran jasa konsultasi pembuatan SOP, Instruksi Kerja (IK), dan Flow Chart senilai Rp600 juta yang disebut belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi perusahaan.

Penggunaan anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Piala Dunia 2026 Bergulir, Polda Sumut Buka Nobar Gratis untuk Masyarakat hingga Laga Final
• Bobby Nasution Soroti Minyak Goreng Langka di Daerah Penghasil Sawit

Di tengah berbagai persoalan tersebut, masyarakat justru dihadapkan pada kenyataan bahwa Minyak Kita semakin sulit ditemukan di pasaran dan harganya terus mengalami kenaikan yang membebani masyarakat kecil.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan sektor industri minyak goreng nasional, khususnya perusahaan-perusahaan yang memiliki peran penting dalam rantai pasok minyak goreng rakyat.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Desak Pemkab/Pemko Tuntaskan Perkada dan Tender, Penyaluran DBH Masih Tertahan
• FKSM Minta Usut Dugaan Bocornya Ratusan Miliar PAD Deliserdang di 4 Perumahan Citraland

"Rakyat tidak peduli dengan konflik internal perusahaan. Yang mereka rasakan adalah minyak goreng semakin sulit dicari dan harganya semakin mahal. Negara tidak boleh kalah dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Jika ada persoalan tata kelola yang menyebabkan terganggunya produksi maupun distribusi, maka itu harus segera diusut dan diselesaikan," katanya.

Menurut Fikri Ihsan Hasri Rangkuti, situasi ini merupakan ironi besar. Di satu sisi pemerintah terus menggaungkan program stabilisasi harga dan ketersediaan minyak goreng rakyat, namun di sisi lain berbagai persoalan internal perusahaan justru menciptakan ketidakpastian yang berpotensi mengganggu tujuan tersebut.

Oleh karena itu, BADKO HMI Sumatera Utara mendesak:

1. Direksi PT INL memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait seluruh persoalan yang terjadi di lingkungan perusahaan.

2. Dewan Komisaris melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen PT INL.

3. PTPN Holding dan PalmCo melakukan audit khusus terhadap tata kelola perusahaan dan seluruh proyek yang mengalami hambatan.

Piala Dunia 2026 Bergulir, Polda Sumut Buka Nobar Gratis untuk Masyarakat hingga Laga Final

Bobby Nasution Soroti Minyak Goreng Langka di Daerah Penghasil Sawit

Bobby Nasution Desak Pemkab/Pemko Tuntaskan Perkada dan Tender, Penyaluran DBH Masih Tertahan

FKSM Minta Usut Dugaan Bocornya Ratusan Miliar PAD Deliserdang di 4 Perumahan Citraland

Sisir Titik Rawan Kota Medan, Patroli Satuan Brimob Polda Sumut Hadirkan Rasa Aman

Kapolda Sumut Tinjau Sentra Bawang Putih di Samosir