Badko HMI Sumut Bongkar Bau Busuk dan Nepotisme di PT Industri Nabati Lestari, PTPN Harus Bersih-Bersih

BADKO HMI Sumatera Utara juga menyoroti pembayaran jasa konsultasi pembuatan SOP, Instruksi Kerja (IK), dan Flow Chart senilai Rp600 juta yang disebut belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi perusahaan.

Penggunaan anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Polda Sumut Ungkap Dugaan Manipulasi Takaran BBM di Sergai, Manajer dan Supervisor SPBU Jadi Tersangka
• Kepala LLDIKTI Wilayah I Resmikan Klinik Pratama STIKes Sentral, Prof Saiful Dorong Kampus Berdampak bagi Masyarakat

Di tengah berbagai persoalan tersebut, masyarakat justru dihadapkan pada kenyataan bahwa Minyak Kita semakin sulit ditemukan di pasaran dan harganya terus mengalami kenaikan yang membebani masyarakat kecil.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan sektor industri minyak goreng nasional, khususnya perusahaan-perusahaan yang memiliki peran penting dalam rantai pasok minyak goreng rakyat.

Baca Juga:

• LMP MBG Apresiasi Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo, MBG Jangkau 57 Juta Penerima
• Pemkab Deli Serdang Dukung Penyelesaian Legalitas Lahan eks PTPN I Regional I Sampali

"Rakyat tidak peduli dengan konflik internal perusahaan. Yang mereka rasakan adalah minyak goreng semakin sulit dicari dan harganya semakin mahal. Negara tidak boleh kalah dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Jika ada persoalan tata kelola yang menyebabkan terganggunya produksi maupun distribusi, maka itu harus segera diusut dan diselesaikan," katanya.

Menurut Fikri Ihsan Hasri Rangkuti, situasi ini merupakan ironi besar. Di satu sisi pemerintah terus menggaungkan program stabilisasi harga dan ketersediaan minyak goreng rakyat, namun di sisi lain berbagai persoalan internal perusahaan justru menciptakan ketidakpastian yang berpotensi mengganggu tujuan tersebut.

Oleh karena itu, BADKO HMI Sumatera Utara mendesak:

1. Direksi PT INL memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait seluruh persoalan yang terjadi di lingkungan perusahaan.

2. Dewan Komisaris melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen PT INL.

3. PTPN Holding dan PalmCo melakukan audit khusus terhadap tata kelola perusahaan dan seluruh proyek yang mengalami hambatan.

Polda Sumut Ungkap Dugaan Manipulasi Takaran BBM di Sergai, Manajer dan Supervisor SPBU Jadi Tersangka

Kepala LLDIKTI Wilayah I Resmikan Klinik Pratama STIKes Sentral, Prof Saiful Dorong Kampus Berdampak bagi Masyarakat

LMP MBG Apresiasi Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo, MBG Jangkau 57 Juta Penerima

Pemkab Deli Serdang Dukung Penyelesaian Legalitas Lahan eks PTPN I Regional I Sampali

Tampil Perdana di SIRNAS, Komunitas Badminton PB Karet Medan Langsung Torehkan Medali Perunggu

Pokjaluh Sumut Gaungkan “Dari Mesjid Kita Berangkat, Dengan Ukhuwah Kita Menguat”