Rakernas XVIII APEKSI Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis, Dorong Kaloborasi Aktif Pemda Dalam Kebijakan Nasional

POSMETRO MEDAN, Medan - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan menghasilkan sembilan rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

Salah satu sorotan utama adalah permintaan agar pemerintah daerah dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan para wali kota dari berbagai daerah yang menghadapi persoalan serupa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga:

• Dibuka Wamendagri Bima Arya, Rico Waas Dorong Rakernas XVIII APEKSI Lahirkan Aksi Nyata bagi Daerah
• Airin Rico Waas Ajak Naik Becak Keliling Kota Medan di Acara Ladies Program Rakernas APEKSI XVIII

"Kami menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi kota-kota di Indonesia beserta solusi yang kami tawarkan, termasuk perlunya pelibatan pemerintah daerah dalam setiap Program Strategis Nasional," ujar Eri saat konferensi pers di Medan, Kamis (2/7/2026).

Rakernas XVIII dihadiri 93 dari 98 pemerintah kota anggota APEKSI. Forum tersebut menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk bertukar pengalaman, inovasi, dan merumuskan rekomendasi bersama kepada pemerintah pusat.

Baca Juga:

• Rico Waas Jadikan Medan Tangguh Dalam Rakernas XVIII APEKSI Posmetro Medan
• Popularitas Meningkat di Medsos! MBG Dikabarkan Bersiap Jadi Capres 2029

Sembilan rekomendasi yang dihasilkan meliputi penguatan kapasitas fiskal serta reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah, penataan kebijakan ASN dan PPPK beserta belanja daerah, penguatan tata kelola PSN, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan, penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif, sinkronisasi tata ruang pembangunan berbasis kawasan, serta penguatan advokasi hukum dan legislasi bagi pemerintah kota.

Dalam pembahasan Program MBG, misalnya, Eri menyoroti minimnya pelibatan pemerintah daerah dalam penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun rekrutmen tenaga kerja.

"Daerah tidak mengetahui titik-titik SPPG maupun siapa yang bekerja di sana. Akibatnya banyak tenaga kerja bukan berasal dari warga lokal sehingga memunculkan pertanyaan di masyarakat. Potensi ribuan lapangan kerja itu seharusnya juga dinikmati warga setempat," katanya.

APEKSI juga merekomendasikan agar pemda dilibatkan dalam pengawasan standar higienitas SPPG, penentuan sasaran sekolah penerima manfaat, hingga pengendalian dampak inflasi akibat pelaksanaan program tersebut.

Berbagi Praktik Pembangunan

Dibuka Wamendagri Bima Arya, Rico Waas Dorong Rakernas XVIII APEKSI Lahirkan Aksi Nyata bagi Daerah

Airin Rico Waas Ajak Naik Becak Keliling Kota Medan di Acara Ladies Program Rakernas APEKSI XVIII

Rico Waas Jadikan Medan Tangguh Dalam Rakernas XVIII APEKSI Posmetro Medan

Popularitas Meningkat di Medsos! MBG Dikabarkan Bersiap Jadi Capres 2029

Hotman Paris Hutapea Usulkan Program MBG Diubah Jadi Bantuan Uang Tunai untuk Orang Tua

Musim Liburan, 600 Relawan MBG di Tapsel Terpaksa 'Dirumahkan'