Ombudsman Minta SPPG Penyebab Keracunan Ditutup Permanen

Berbeda dengan pengujian kimia, pemeriksaan mikrobiologi pada 16 Agustus 2026 menunjukkan adanya sejumlah bakteri. Pada sampel nasi putih ditemukan Bacillus cereus. Sementara itu, ikan dencis mengandung Staphylococcus aureus.

Bakteri E. coli ditemukan pada sampel buah melon. Adapun sampel muntahan menunjukkan keberadaan Staphylococcus aureus. Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, tidak semua sampel menunjukkan adanya agen penyebab gangguan kesehatan. Untuk korban yang membutuhkan penanganan, biaya perawatan disebut ditanggung Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga:

• Ratusan Pelajar Keracunan di Berastagi, Pemerintah tak Cukup Hanya Minta Maaf
• Momen Kepala BGN Nangis Jenguk Siswa Korban Keracunan MBG di Karo, Tapi tak Kunjung Ada Proses Hukum

Sementara rujukan ke RS Haji menggunakan skema Universal Health Coverage (UHC). SPPG di wilayah Binjai - Langkat terdampak penutupan sementara beroperasi Kasus Gangguan Kesehatan Terjadi Berulang Ombudsman menilai munculnya kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG perlu menjadi alarm bagi seluruh pihak yang terlibat. Pasalnya, persoalan tersebut bukan kejadian yang hanya muncul sekali.

Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan terdapat satu kejadian pada 2025 dan empat kejadian sepanjang 2026. Jika seluruh peristiwa tersebut dihitung, jumlah korban mencapai sekitar 800 orang. Fikri Yasin mengatakan Ombudsman akan mendorong adanya langkah tegas terhadap SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Bahkan, penutupan SPPG menjadi salah satu rekomendasi yang akan didorong Ombudsman, terutama apabila kesalahan yang terjadi dinilai serius.

Baca Juga:

• Anak Diduga Keracunan MBG, Orang Tua Murka ke Kepala BGN: “Jangan Cuma Datang, Beri Kami Penjelasan!”
• Bupati Karo Tegaskan Pemerintah Hadir Pastikan Keselamatan dan Pemulihan Siswa SMAN 1 Berastagi

"Untuk SPPG yang melakukan kesalahan, terutama yang permasalahannya cukup berat, Ombudsman akan merekomendasikan untuk ditutup," tegas Fikri.

Menurut Fikri, persoalan tersebut juga telah dibicarakan dengan Kepala BGN. Koordinasi SPPG dengan Pemda Dinilai Belum Optimal Selain masalah keamanan pangan, Ombudsman menemukan persoalan lain dalam pelaksanaan MBG di Sumatera Utara, yakni koordinasi antara KPPG dan pemerintah daerah.

Fikri menyebut pengawasan di lapangan menunjukkan belum semua KPPG berkoordinasi secara optimal dengan pemerintah daerah. Dampaknya, pemerintah daerah bahkan disebut belum memperoleh informasi yang memadai mengenai jumlah maupun lokasi SPPG yang beroperasi di wilayah masing-masing. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diperbaiki.

Ombudsman meminta Kantor Regional dan KPPG membangun komunikasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut dianggap penting karena pemerintah daerah juga akan ikut menghadapi dampak ketika muncul persoalan dalam pelaksanaan MBG. "Ombudsman akan merekomendasikan dua hal utama. Pertama, penutupan SPPG yang melakukan kesalahan berat. Kedua, mendorong Kantor Regional dan KPPG untuk berkoordinasi serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas pemerintah tersebut," ujar Fikri.

Dapur SPPG di Langkat yang dikeluhkan masyarakat dan petani, Selasa 24 Februari 2026 Sekitar 200 SPPG Disebut Belum Memiliki SLHS Persoalan sertifikasi higiene sanitasi juga menjadi perhatian Ombudsman. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengatakan koordinasi antara Kantor Regional dan KPPG perlu diperkuat.

Keduanya memiliki mandat dari BGN, tetapi kondisi di lapangan menunjukkan masih ada ruang yang perlu diperbaiki dalam hal koordinasi dan kolaborasi. Yang tak kalah penting, Ombudsman menyoroti masih adanya sekitar 200 SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS. Padahal, sebagian SPPG tersebut disebut sudah menjalankan operasional selama hampir satu tahun.

Ratusan Pelajar Keracunan di Berastagi, Pemerintah tak Cukup Hanya Minta Maaf

Momen Kepala BGN Nangis Jenguk Siswa Korban Keracunan MBG di Karo, Tapi tak Kunjung Ada Proses Hukum

Anak Diduga Keracunan MBG, Orang Tua Murka ke Kepala BGN: “Jangan Cuma Datang, Beri Kami Penjelasan!”

Bupati Karo Tegaskan Pemerintah Hadir Pastikan Keselamatan dan Pemulihan Siswa SMAN 1 Berastagi

Ratusan Pelajar di Karo Keracunan Program MBG, HARI Desak Kepala Regional BGN Sumut Dicopot

Gubernur Bobby Jenguk Siswi SMKN 1 Berastagi yang Dirawat Intensif, Minta Kasus MBG Tak Berulang