Plt Pertuni Sumut: Sulitnya Akses Guru Tuna Netra di SLB

POSMETRO MEDAN, Medan-- Persatuan Tuna Netra Indonesia atau Pertuni Wilayah Sumatera Utara kini dipimpin pelaksana tugas (Plt) selama 6 bulan ke depan.

Masa kepemimpinan baru ini diwarnai dengan upaya konsolidasi internal sekaligus menyoroti persoalan serius terkait pendidikan inklusif di Sumut, hingga sulitnya akses siswa dan guru tuna netra bekerja serta bekerja di sekolah luar biasa (SLB).

Plt Pertuni Sumut, Linda Wati menyampaikan hal ini saat menerima kunjungan wartawan, Senin (1/9/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution: 16 Km Jalan Pesisir Labuhanbatu Masuk Target 2027
• Kabut Asap Mulai Menipis, IMM Sumut Apresiasi Langkah Cepat Pemprov

"Tugas kami seperti itu. Meneruskan program organisasi yang sedang berjalan saat ini. Juga untuk mewujudkan konsolidasi cabang sampai akhirnya nanti kita bisa buat musyawarah dan terpilih Ketua Definitif," kata Linda, didampingi Humas Andy dan Kordinator Lapangan Irvan.

Mereka mendapat laporan ada salah satu Sekolah Luar Biasa atau SLB di Kota Medan yang menolak menerima siswa tuna netra.

Baca Juga:

• Sholat Subuh Bersama Masyarakat, Kapolda Sumut Ajak Perkuat Persatuan dan Perangi Narkoba
• Bupati Dairi Vickner Sinaga Ajak Forwaka Kawal Pembangunan, Kritik Pers Jadi Masukan Pemerintah

"Kabarnya nggak mau menerima Tuna Netra. Dia mau nyambung SMP. Masuklah di satu tempat SLB di dekat sini. Dia tidak menerima. Katanya nggak ada guru," kata Irvan.

"Sebenarnya lucu Pak. Namanya SLB. Seharusnya itu kan menerima berbagai disabilitas. Harusnya itu jadi prioritas," tambah Irvan.

Pertuni juga menyoroti minimnya guru tuna netra yang menjadi tenaga pengajar di SLB Sumut. Data mereka, saat ini hanya tersisa 1 orang guru disabilitas netra berstatus ASN di Sumut, yaitu di Labura.

"Kita Sumatera Utara ini setahu saya sekarang ini bisa saya hitung dengan jari saya, cuma satu orang. Disabilitas Netra menjadi ASN. Kenapa mereka itu harus mengajar di provinsi lain. Sedangkan di provinsi kita tidak membuka lowongan tersebut?" sambung Andy menambahi.

Ia mencontohkan ada guru tuna netra dari provinsi lain yang ingin pindah ke Sumut namun terkendala birokrasi. Bahkan diduga ada praktik "uang tunai" hingga Rp50 juta untuk bisa menjadi guru.

"Ada teman kita yang mau pindah dari provinsi lain mau mengajar ke Sumatera Utara. Alasannya belum ada instruksi dari atas. Saya dapat informasi sekitar lebih kurang lima puluh ribu. Uangnya berapa ya? Udah bisa dipake beli mobil itu. Habis gaji setahun," ungkapnya.

Kemudian Linda meminta Dinas Pendidikan Kota Medan dan Provinsi Sumut segera menindaklanjuti.

"Ini nanti Abang naikkan beritanya supaya Dinas Pendidikan Kota Medan maupun provinsi mengetahui hal ini," ucapnya.

Pertuni Sumut menyatakan siap membantu mencarikan guru tuna netra lulusan sarjana jika dibutuhkan sekolah.

"Kalau kami diminta bantuan, tolong carikan pengajar yang sarjana ini. Kami siap. Orang kita ada kok. Mereka ini putra daerah asli sini, Sumatera Utara," ujar Linda.

Terkait kisruh internal yang terjadi beberapa waktu lalu, Irvan menyebutkan ada pada 9 dari 17 cabang kabupaten/kota yang dinilai tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Yang lari dari anggaran dasar ada 9 kabupaten-kota. Yang disahkan sama incumbent. Seharusnya kan sudah habis masa baktinya, ada 2 cabang yang tiba-tiba diperpanjang sama incumbent. Tidak ada koordinasi dengan sekretaris,"ujarnya.

Ia menambahkan 7 cabang lainnya juga bermasalah karena tidak melalui musyawarah cabang.

"Jadi kami yang 6 ini tidak terima pada waktu itu karena lari dari anggaran dasar. Di situlah ricuhnya. Terakhir keputusan deadlock diambil DPP langsung," jelas Irvan.

Menanggapi hal itu, Linda menegaskan organisasi akan taat pada AD/ART.

"Apapun keputusan yang akan kami ambil ke depannya, kami akan melalui perundingan atau diskusi dan mengacu kepada anggaran dasar rumah tangga. Itu yang kami pastikan," tegasnya.

"Kembali ke visi dan misi awal organisasi. Itu untuk memberdayakan Tuna Netra, membuat Tuna Netra mencapai kehidupan yang lebih layak. Itu bisa tercapai dengan cara kita kerjasama, mewujudkan situasi yang kondusif di antara kita. Jangan kita gontok-gontokan di dalam organisasi," lanjutnya. (Den)

Bobby Nasution: 16 Km Jalan Pesisir Labuhanbatu Masuk Target 2027

Kabut Asap Mulai Menipis, IMM Sumut Apresiasi Langkah Cepat Pemprov

Sholat Subuh Bersama Masyarakat, Kapolda Sumut Ajak Perkuat Persatuan dan Perangi Narkoba

Bupati Dairi Vickner Sinaga Ajak Forwaka Kawal Pembangunan, Kritik Pers Jadi Masukan Pemerintah

Kerjasama Berbagai Bidang, Kejati Sumut, Aceh dan Riau Teken PKS dengan Kodaeral I

Forwaka Dairi Resmi Dilantik, Irfandi Tekankan Profesionalisme Jurnalis dan Perlindungan Hukum