Sekolah Jadi Arena Politik, DPRD Sumut Bongkar Sepihaknya Kebijakan 5 Hari Belajar

Ia juga menyatakan bahwa dalam proses penyusunan kebijakan, pihaknya telah berdiskusi dengan sejumlah pihak seperti orang tua dan siswa. Namun, ia tidak secara spesifik menyebutkan keterlibatan DPRD dalam proses tersebut.

Komisi E DPRD Sumut secara umum tidak menolak esensi kebijakan tersebut. Yang mereka tolak adalah prosesnya yang dianggap tertutup, minim koordinasi, dan tidak transparan.

Baca Juga:

• Perkuat Regulasi Berkeadilan, Bapemperda DPRD Sumut Gandeng Kemenko Kumham Imipas
• Anggota DPRD Asahan Rosmansyah Gelar Reses Tahap III

"Kami ingin kebijakan yang konkret dan partisipatif, bukan hanya disodori program jadi. Jangan menjual alasan sosial untuk menutupi lemahnya koordinasi," pungkas Hendra.

Pernyataan itu mencerminkan keresahan banyak pihak bahwa kebijakan pendidikan, sebaik apa pun niat awalnya, bisa menjadi alat politik jika tidak dikawal transparansi dan akuntabilitas.(Erni)

Baca Juga:

• Rapat Paripurna Masa Persidangan III, Darma Putra Rangkuti Pastikan Rencana Pembangunan Dilakukan Secara Terbuka dan Terarah
• Atlet Taekwondo Sumut Masuk Pelatnas Menuju Sea Games, Hamdani Syahputra: Raihan Tidak Sendiri

Perkuat Regulasi Berkeadilan, Bapemperda DPRD Sumut Gandeng Kemenko Kumham Imipas

Anggota DPRD Asahan Rosmansyah Gelar Reses Tahap III

Rapat Paripurna Masa Persidangan III, Darma Putra Rangkuti Pastikan Rencana Pembangunan Dilakukan Secara Terbuka dan Terarah

Atlet Taekwondo Sumut Masuk Pelatnas Menuju Sea Games, Hamdani Syahputra: Raihan Tidak Sendiri

Terbukti Jadi Sarang Narkoba, Polda Sumut Rekomendasikan Tutup 3 Tempat Dugem

Bupati Syah Afandin Apresiasi Pansus DPRD Bahas RPJMD 2025–2029