Sekolah Jadi Arena Politik, DPRD Sumut Bongkar Sepihaknya Kebijakan 5 Hari Belajar

Ia juga menyatakan bahwa dalam proses penyusunan kebijakan, pihaknya telah berdiskusi dengan sejumlah pihak seperti orang tua dan siswa. Namun, ia tidak secara spesifik menyebutkan keterlibatan DPRD dalam proses tersebut.

Komisi E DPRD Sumut secara umum tidak menolak esensi kebijakan tersebut. Yang mereka tolak adalah prosesnya yang dianggap tertutup, minim koordinasi, dan tidak transparan.

Baca Juga:

• Jaga Kondusifitas Medan Pascademo, Kapolda Sumut Apresiasi Kinerja Polrestabes
• Dinas SDABMBK Medan Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Banjir dengan Pemprov Sumut

"Kami ingin kebijakan yang konkret dan partisipatif, bukan hanya disodori program jadi. Jangan menjual alasan sosial untuk menutupi lemahnya koordinasi," pungkas Hendra.

Pernyataan itu mencerminkan keresahan banyak pihak bahwa kebijakan pendidikan, sebaik apa pun niat awalnya, bisa menjadi alat politik jika tidak dikawal transparansi dan akuntabilitas.(Erni)

Baca Juga:

• Partai Buruh Sumut Serukan Aksi Damai, Ingatkan Dampak Anarkisme pada Rakyat Kecil
• 11 Orang Pembakar Gedung DPRD Makassar dan Sulsel Jadi Tersangka, Dari Mahasiswa Hingga Juru Parkir

Dinas SDABMBK Medan Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Banjir dengan Pemprov Sumut

Partai Buruh Sumut Serukan Aksi Damai, Ingatkan Dampak Anarkisme pada Rakyat Kecil

11 Orang Pembakar Gedung DPRD Makassar dan Sulsel Jadi Tersangka, Dari Mahasiswa Hingga Juru Parkir

Aksi Demo di Medan Diduga Ada yang Menunggangi, Massa Mengaku Dibayar Rp50 Ribu Sekali Demo

Videonya Viral, Ajie Karim: Itu Video Lama

Pimpin Upacara Pengamanan, Kapolda Sumut Ingatkan Personel Hindari Tindakan Represif saat Amankan Demo