POSMETRO MEDAN,Medan - Desakan publik agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Faisal Hasrimi, semakin menguat. Nama Faisal kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya penyimpangan dalam proyek pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat pada masa dirinya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa proyek pengadaan perangkat smartboard tersebut diduga tidak berjalan sesuai ketentuan dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Meski belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum, sejumlah kalangan menilai persoalan ini perlu ditelusuri secara mendalam oleh lembaga antirasuah.
Aktivis sosial Ade Rinaldy Tanjung bahkan mengumumkan rencana aksi damai di depan Gedung KPK RI, Jakarta, sebagai bentuk dorongan agar kasus ini diusut tuntas. Dalam unggahannya di media sosial, Ade menyebut aksi tersebut akan digelar pada Rabu, 22 Oktober 2025, mulai pukul 14.00 WIB, dengan titik kumpul di halaman depan Gedung KPK.
Baca Juga:
"Kami ingin KPK turun tangan memeriksa dugaan penyimpangan proyek smartboard di Langkat yang terjadi ketika Faisal Hasrimi masih menjabat sebagai Plt Bupati. Publik berhak tahu dan negara tidak boleh dirugikan," tulis Ade dalam postingannya.
Sementara itu, Faisal Hasrimi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara disebut pernah dimintai tanggapan oleh sejumlah wartawan terkait isu tersebut. Namun, alih-alih memberikan klarifikasi, Faisal dikabarkan justru memilih menghindar dan enggan berkomentar.
Baca Juga:
Sikap diam Faisal ini menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Beberapa pihak menilai pejabat publik semestinya bersikap terbuka dan kooperatif terhadap pertanyaan yang menyangkut dugaan penyimpangan anggaran, apalagi jika proyek tersebut menggunakan dana pemerintah daerah.
Desakan agar KPK turun tangan juga datang dari sejumlah aktivis antikorupsi di Sumatera Utara. Mereka menilai transparansi dan penegakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat yang kini masih aktif menjabat di pemerintahan provinsi.
Publik kini menunggu langkah tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya KPK, untuk memeriksa dan menelusuri kebenaran dugaan adanya kerugian negara dalam pengadaan smartboard di Langkat. Kasus ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Utara.(rez)
Lapas Muara Bungo dan Imigrasi Gelar Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi 39 Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih.
Inter-Nasional 7 jam lalu
Apel Gabungan Kecamatan Medan Selayang, Camat Medan Selayang Tekankan Peningkatan Kinerja Dan Pelayanan Terhadap Masyarakat.
Medan 8 jam lalu
Pererat Silaturahmi, Satukan Tokoh Medan, Rico Waas Dan Zakiyuddin Harahap Hadiri Halal Bihalal Di Rumah Afif Abdillah.
Medan 8 jam lalu
Pelarian Eks Kepala Kas BNI Aek Nabara Berakhir, Polda Sumut Amankan Tersangka Dugaan Penggelapan Dana Jemaat Rp 28 Miliar.
Peristiwa 8 jam lalu
Mistar Dua Kali Selamatkan Gawang Bulgaria, Timnas Indonesia Harus Puas jadi Runner Up FIFA Series 2026 Usai Takluk 01.
Sport 8 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Tanjung Morawa Tindak lanjut atas kunjungan ke SD Negeri 104240 Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa pada Februari lalu kini d
Sumut 9 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Pemerintah daerah di Sumatera Utara menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dan menerima arahan dari Badan Pemeriksa
Medan 10 jam lalu
POSMETRO MEDAN Aksi brutal sekelompok preman di Pasar Sukaramai Medan membuat koordinator lapangan perparkiran di pasar tersebut, Dandy Aul
Peristiwa 11 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Kota Medan di Jalan
Medan 11 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, memimpin apel pagi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Bina Ma
Sumut 11 jam lalu