POSMETRO MEDAN, Medan-Dalam surat terbuka yang ditujukannya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Kesehatan RI, dan BPJS Kesehatan, seorang warga bernama Untung mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan rumah sakit yang dinilainya tidak mencerminkan rasa kemanusiaan dan keadilan bagi peserta BPJS Kesehatan, Senin (10/11/2025).
Untung menjelaskan bahwa istrinya, yang menderita stroke permanen, telah menjalani perawatan inap selama 11 hari di Rumah Sakit Bunda Thamrin, Medan. Namun, pihak rumah sakit meminta agar pasien dipulangkan dengan alasan telah layak keluar dari perawatan, meskipun kondisi fisiknya masih sangat lemah.
"Kondisi istri saya masih memprihatinkan. Makan dan minum pun masih melalui selang di hidung. Saya sudah memohon tambahan satu hari rawat inap, tapi rumah sakit menolak dan tetap menyuruh kami pulang hari itu juga," ujar Untung dengan nada kecewa.
Baca Juga:
Menurutnya, keputusan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi medis pasien dan menimbulkan kesan bahwa peserta BPJS Kesehatan tidak mendapat perlakuan yang setara dengan pasien umum. Ia pun mempertanyakan apakah kebijakan rumah sakit dipengaruhi oleh status kepesertaan BPJS.
"Apakah karena kami peserta BPJS sehingga diperlakukan seperti itu? Padahal nyawa manusia tidak seharusnya diukur dari status pasien," katanya.
Baca Juga:
Selain masalah keputusan pemulangan, Untung juga menyoroti fasilitas kamar yang diterima istrinya. Ia mengaku, meskipun terdaftar sebagai peserta BPJS Kelas 1, istrinya justru ditempatkan di kamar kelas 2 dengan alasan kamar kelas 1 penuh. Hanya satu hari sang istri sempat dipindahkan ke ruang kelas 1, sebelum akhirnya diminta pulang pada hari ke-12.
"Kami peserta BPJS Kesehatan kelas 1, tapi ditempatkan di kamar kelas 2. Alasannya kamar kelas 1 penuh. Kalau memang penuh, mengapa hanya satu hari bisa pindah ke kelas 1, lalu besoknya langsung disuruh pulang?" ungkapnya.
Kekecewaan keluarga semakin mendalam ketika kondisi sang istri justru memburuk setelah dibawa pulang. Untung berharap agar pemerintah, khususnya Presiden dan Menteri Kesehatan, turun tangan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hak pasien tersebut.
"Saya mohon agar Bapak Presiden Prabowo, Menteri Kesehatan, dan BPJS Kesehatan melakukan evaluasi serta memberi sanksi kepada pihak rumah sakit jika terbukti menyalahi aturan. Kami hanya ingin keadilan dan perlakuan yang manusiawi," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pembatasan lama rawat inap bagi peserta BPJS di rumah sakit. Dalam pernyataannya yang dikutip dari TribunKaltim.co (15 Juli 2024), Ghufron menyebut bahwa durasi rawat inap sepenuhnya ditentukan berdasarkan indikasi medis, bukan pembatasan administratif.
POSMETRO MEDAN, Padang Lawas Utara Semangat untuk tetap sehat dan aktif ditunjukkan oleh 15 orang lansia di Desa Simatorkis melalui kegiat
Sumut 11 jam lalu
Nyamar Jadi Pembeli, Polisi Tangkap Pengedar Ekstasi di Tanjungbalai.
Kriminal 11 jam lalu
Golfrid Lubis Sebut Rico Waas Gagal 2 Tahun Pimpin Kota Meden.
Medan 11 jam lalu
Video mesra dua ASN viral di media sosial ternyata Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sumbar.
Inter-Nasional 12 jam lalu
Masjid Tua di Tengah Hutan Pegunungan Huta Pagaran Dolok, Saksi Bisu Generasi yang Telah Berlalu.
Sumut 12 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Putusan terhadap Fadly Lukman Simanjuntak (19), terdakwa perkara tawuran maut di Belawan, kembali tertunda. Sidang y
Peristiwa 12 jam lalu
Polisi bergerak cepat menindaklanjuti temuan indikasi titik api (hotspot) yang terdeteksi melalui aplikasi Lancang Kuning
Sumut 13 jam lalu
Pria ini harus berurusan dengan pihak kepolisian usai diduga kuat melarikan sepeda motor milik seorang mahasiswi asal Aceh Besar..
Peristiwa 14 jam lalu
Klarifikasi Tarif Parkir Rp20 Ribu di Deleng Singkut, Pengusaha Warung Minta Maaf.
Sumut 14 jam lalu
Jagat maya kembali dihebohkan oleh "drama kantor" yang episodenya sangat salah tempat. Duh!
Viral 15 jam lalu