POSMETRO MEDAN, Medan –Menjelang 100 hari kerja kepemimpinan Wali Kota Medan, Rico Waas, menuai kritik dan masukan dari Masyarakat terhadap kebijakan dan arah pembangunan kota Medan 5 Tahun ke depan.
Salah satu tokoh masyarakat kota Medan, H.M Nezar Djoeli, S.T., ketika ditanya tentang 100 hari kerja Wali Kota Rico Waas, kepada Wartawan di Medan, menyebut bahwa dirinya menilai ada beberapa hal perbaikan yang harus cepat dikerjakan.
"Saya ingin sampaikan hal ini agar jangan sampai masyarakat berpendapat Walikota kinerjanya lambat," kata H.M. Nezar Djoeli, S.T.
Baca Juga:
Seratus hari kerja Kepala Daerah, menjadi satu momentum yang menjadi perhatian. Meskipun, belum bisa dikatakan bahwa waktu itu singkat, tapi memang perlu menjadi perhatian.
"Pertama, dalam penilaian kami, Wali Kota Medan perlu segera membentuk tim yang solid. Karena pasca kepemimpinan Bobby Nasution, dengan beberapa kepala OPD yang pindah ke provinsi, maka, kondisi ini harus cepat ditindaklanjuti, jangan terlalu lama kosong tanpa kepemimpinan. Kedua, perihal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Tahun 2025-2029 yang hari ini belum masuk ke DPRD Medan. ,"Ungkapnya.
Baca Juga:
Nezar menyebutkan, harusnya perubahan RPJMD itu sudah masuk untuk dibahas oleh legislatif, dimana saat ini pemerintahan presiden Prabowo sudah mengesahkan P-APBN 2025 dan sudah usulkan R-APBN 2026, sehingga seharusnya di ikuti oleh seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota se-Indonesia, salah satunya Kota Medan yang merupakan ibu Kota Provinsi Sumatera Utara. "Kata Nezar Djoeli saat di temui di kantor PSI Sumut , Jalan Armada No 14 Medan.
Hal berikutnya yang mesti Wali Kota Medan perhatikan adalah, kerjasama yang baik antar partai politik pengusung dan pemenang, sehingga, tidak timbul kecemburuan sosial agar jangan hanya satu parpol saja yang mendampingi di pemerintahan, mengingat pasangan Rico-Zaky diusung hampir semua partai politik.
"Baru dibukanya lelang jabatan pemko Medan, seharusnya dilakukan lebih cepat, agar Wali Kota Medan tidak terkesan lambat. Tentu semua berproses, dan sebaiknya segera juga ditindaklanjuti dengan merapikan jabatan-jabatan eselon 3 dan 4, termasuk camat dan lurah," ujarnya mengakhiri.
Para legislator khususnya anggota DPRD Medan Fraksi PSI jangan hanya duduk dan berdiam diri serta berpangku tangan. Jangan takut terhadap pokir-pokir yang dihapus.
"Tapi mari tunjukkan bahwa legislatif berperan dalam mengawasi roda pemerintahan agar berjalan dengan baik sesuai aturan undang-undang administrasi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik." tutupnya.(Red)
Kader PKB, Umar Hasibuan mengungkap fakta menarik terkait kasus dugaan suap perbaikan jalan di Sumatera Utara (Sumut).
Politik 3 jam lalu
FOTOWakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya menghadiri rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut.
Medan 3 jam lalu
Polda Sumatera Utara mengungkap sebuah pabrik rumahan pembuat liquid vape ilegal yang mengandung narkotika golongan I.
Medan 5 jam lalu
Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP I Made Parwita membeber peristiwa mobil Daihatsu Sigra dirusak warga di depan toko ponsel PS Store.
Medan 16 jam lalu
Keluhan pegawai Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Sumatera Utara semakin mengemuka. Selain sering terlambat, besaran gaji kecil.
Medan 16 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Keluarga besar Satgas Dewan Pimpinan Daerah( DPD) Ikatan Pemuda Karya( IPK) Sumut, menyampaikan ucapan selamat Har
Medan 17 jam lalu
Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, melalui Sekretaris Daerah Langkat Amril, S.Sos, M.AP, menghadiri kegiatan "Bhayangkara Sport Day".
Sumut 19 jam lalu
Hasil ini tentu sangat baik untuk Marquez. Rider Ducati Lenovo Team itu padahal memulai start dari posisi keempat atau di baris kedua.
Sport 19 jam lalu
Tim dari Polres Binjai bersama tim gabungan dari POM TNI AD, BNN, dan Satpol PP Binjai menggelar razia ke tempat hiburan malam
Sumut 20 jam lalu
Bobby malah menjelaskan, bukan hanya Topan yang dibawa dari Pemko ke Pemprov Sumut.
Sumut 20 jam lalu