Proyek Penanaman Utilitas Kabel Bawah Tanah ABJATEL Diduga Abaikan Keselamatan Kerja, Pekerja Tanpa APD Bertebaran di Medan Johor

POSMETRO MEDAN, Medan — Proyek pengerjaan penanaman utilitas kabel bawah tanah yang dikelola Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (ABJATEL) di sepanjang Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, menuai sorotan keras. Proyek tersebut diduga kuat mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang seharusnya menjadi kewajiban mutlak dalam setiap pekerjaan konstruksi

Pantauan langsung wartawan PosmetroMedan di lokasi proyek, Sabtu (10/1/2026), menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Puluhan pekerja terlihat melakukan penggalian tanah dan pemasangan kabel bawah tanah tanpa dilengkapi alat pelindung diri (APD) standar. Tidak tampak helm keselamatan, rompi reflektif, sepatu safety, sarung tangan, maupun perlengkapan pelindung lainnya.

Baca Juga:

• BPOM Ungkap 22 Kopi dan Suplemen Berbahaya Picu Stroke-Ginjal Rusak, Ini Daftarnya

Bahkan, sejumlah pekerja terlihat bekerja dalam kondisi ekstrem. Ada yang bertelanjang dada, ada pula yang bekerja tanpa alas kaki di area galian tanah yang bercampur batu dan material keras. Kondisi tersebut sangat berisiko menimbulkan kecelakaan kerja serius, mulai dari luka ringan hingga cedera fatal.

Ironisnya, aktivitas proyek berlangsung di tepi badan jalan yang ramai dilalui kendaraan bermotor. Minimnya rambu peringatan, pembatas area kerja, serta pengaturan lalu lintas semakin memperbesar potensi kecelakaan, baik bagi pekerja maupun pengguna jalan.

"Kalau ada kendaraan oleng atau pengereman mendadak, bisa langsung menabrak pekerja. Ini jelas berbahaya," ujar salah seorang pengendara yang melintas di lokasi proyek.

Penerapan keselamatan kerja dalam proyek ini dinilai sangat bertolak belakang dengan ketentuan K3 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait penerapan Sistem Manajemen K3. Dalam regulasi tersebut, setiap pemberi kerja diwajibkan menyediakan APD dan menjamin keselamatan pekerjanya di lapangan.

Kondisi ini semakin disorot mengingat dalam waktu dekat dunia internasional akan memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Bulan K3). Momentum tersebut seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh pelaku usaha dan pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan aturan keselamatan kerja, bukan justru menampilkan praktik yang bertolak belakang dengan semangat K3.

Warga sekitar pun mengaku resah dan prihatin dengan kondisi para pekerja. Mereka menilai proyek besar dengan nilai anggaran yang tidak kecil seharusnya mampu menyediakan perlengkapan keselamatan kerja yang layak.

"Kalau begini kesannya pekerja hanya dijadikan tenaga murah, keselamatan mereka tidak diperhatikan. Padahal kalau terjadi kecelakaan, yang rugi bukan hanya pekerja tapi juga keluarga mereka," ujar seorang warga Medan Johor.

Sorotan tajam juga diarahkan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Hingga proyek berlangsung dan berita ini diturunkan, belum terlihat adanya pengawasan atau tindakan tegas dari instansi terkait. Hal ini menimbulkan kesan kuat bahwa pengawasan keselamatan kerja di lapangan masih lemah, bahkan terkesan dibiarkan.

Padahal, Disnaker memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi mendadak, menghentikan sementara kegiatan proyek, hingga menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana apabila ditemukan pelanggaran K3. Pembiaran terhadap pelanggaran keselamatan kerja dinilai sama berbahayanya dengan pelanggaran itu sendiri.

Pengamat ketenagakerjaan menilai lemahnya pengawasan K3 di lapangan berpotensi menciptakan budaya kerja yang abai terhadap keselamatan. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat meningkatkan angka kecelakaan kerja dan merusak citra proyek infrastruktur yang tengah gencar dilakukan pemerintah.

Masyarakat mendesak Pemerintah Kota Medan, Dinas Tenaga Kerja, serta instansi terkait lainnya untuk segera turun ke lapangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek penanaman kabel bawah tanah tersebut. Jika terbukti terjadi pelanggaran, sanksi tegas diminta segera dijatuhkan kepada pihak pelaksana maupun penanggung jawab proyek.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak ABJATEL maupun kontraktor pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengabaian keselamatan kerja tersebut. PosmetroMedan masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan guna memperoleh klarifikasi dari pihak-pihak terkait. ( Rez)

BPOM Ungkap 22 Kopi dan Suplemen Berbahaya Picu Stroke-Ginjal Rusak, Ini Daftarnya