Podomoro City Deli Medan Membandel, Ratusan Miliar Tak Masuk Kas Daerah

POSMETRO MEDAN,Medan- Pemerintah Kota Medan dibuat berang. Hingga awal Februari 2026, pengembang Apartemen Podomoro City Deli Medan tercatat belum menyetorkan satu rupiah pun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke kas daerah. Padahal, nilai kewajiban pajak tersebut ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M Agha Novrian, menegaskan pihaknya telah berulang kali melayangkan surat imbauan kepada manajemen Podomoro City Deli Medan agar segera melunasi kewajiban BPHTB. Namun hingga kini, imbauan tersebut tidak pernah direspons.

"Kita sudah berkali-kali menyurati dan mengimbau pihak Podomoro agar segera menyetorkan BPHTB, tapi tidak direspons," tegas Agha kepada Posmetro Medan, Senin (2/2/2026).

Baca Juga:

• Hari Ini, 25 Tahun Lalu ...
• RICO WAAS MULAI PROGRAM 1.000 LPJU MEDAN UTARA DAPAT 183 TITIK, TAHUN DEPAN DITARGETKAN 5.000

Agha menjelaskan, surat imbauan telah dikirimkan sejak Agustus 2025 dan terus berlanjut hingga awal 2026, termasuk setelah dirinya resmi menjabat sebagai Kepala Bapenda Kota Medan.

"Sampai hari ini, belum pernah ada satu rupiah pun setoran BPHTB dari pihak Podomoro ke kas Pemerintah Kota Medan," ujarnya.

Baca Juga:

• Kapolrestabes Medan Bicara Bela Negara dan Narkoba di Hadapan Mahasiswa Al Wasliyah
• Lagi dan Lagi, DPC GRIB Jaya Kota Medan Terima Bantuan Setengah Ton Beras dari Hamba Allah

Klaim 13 Penghuni, Bapenda Tegaskan Nihil Setoran

Terkait adanya klaim dari 13 penghuni yang menyatakan keberatan dan mengaku telah memenuhi kewajiban pembayaran, Bapenda Kota Medan memberikan penegasan. Menurut Agha, hingga saat ini belum ada satu pun setoran BPHTB dari 13 penghuni tersebut yang tercatat masuk ke kas daerah.

"Dari 13 penghuni yang menyampaikan keberatan itu, sampai sekarang belum ada yang masuk setoran BPHTB-nya ke kas daerah. Jadi secara sistem, tetap nihil," jelas Agha.

Ia menegaskan, apabila terdapat pembayaran yang dilakukan konsumen kepada pengembang, maka persoalan tersebut berada di ranah internal antara konsumen dan pengembang, bukan pada Pemerintah Kota Medan.

Pembeli Dirugikan, Sertifikat Menggantung

Hari Ini, 25 Tahun Lalu ...

RICO WAAS MULAI PROGRAM 1.000 LPJU MEDAN UTARA DAPAT 183 TITIK, TAHUN DEPAN DITARGETKAN 5.000

Kapolrestabes Medan Bicara Bela Negara dan Narkoba di Hadapan Mahasiswa Al Wasliyah

Lagi dan Lagi, DPC GRIB Jaya Kota Medan Terima Bantuan Setengah Ton Beras dari Hamba Allah

Nobar Film G30S/PKI, Lom Lom Suwondo Ajak Masyarakat Jadikan Sejarah sebagai Pelajaran

25 Tahun Posmetro Medan, Kenangan Mahadahsyat yang Tak Terlupakan