PWI Sumut & BPJS TK Tandatangani PKS Seluruh Anggota PWI Sumut Tercover Jaminan Sosial
POSMETRO MEDAN, Medan Seluruh anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tercover jaminan sosial. Seiring d
Medan 4 jam lalu
MEDAN, POSMETRO MEDAN - Tangis dan jeritan seorang ibu pecah di halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Bersama suaminya, perempuan itu bersujud sambil memanggil nama Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Berharap anak mereka yang menjadi korban penikaman bisa segera terbebas dari beban biaya pengobatan yang nilainya mencapai 140 juta.
Baca Juga:
Video pasangan orang tua tersebut viral di media sosial dan memantik simpati publik.
Dalam rekaman itu, sang ibu mengaku tidak lagi sanggup melunasi biaya perawatan anaknya yang masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Medika Premiere Medan.
Baca Juga:
"Kami sudah tidak sanggup lagi. Anak kami ditikam orang. Yang kami pikirkan saat itu hanya menyelamatkan nyawanya," ucap sang ibu dalam video yang beredar luas.
Menanggapi polemik tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), memberikan penjelasan mengenai alasan biaya pengobatan korban tidak dapat ditanggung melalui program BPJS Kesehatan.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rijal, mengatakan terdapat dua faktor utama yang menyebabkan biaya perawatan pasien menjadi tanggungan keluarga.
Pertama, kasus yang dialami pasien merupakan korban tindak pidana kekerasan berupa penikaman.
Berdasarkan ketentuan nasional, pelayanan kesehatan akibat tindak pidana tidak termasuk dalam cakupan pembiayaan BPJS Kesehatan.
Menurut Hamid, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya Pasal 52 ayat (1) huruf r yang mengatur bahwa korban penganiayaan dan tindak pidana tertentu tidak dijamin
oleh program BPJS.
"Kasus penikaman masuk kategori tindak pidana kekerasan sehingga berada di luar cakupan penjaminan BPJS Kesehatan," jelas Hamid saat dikonfirmasi Sabtu, (6/6/2026) Sore.
Ia menerangkan, dalam kondisi seperti itu biasanya terdapat skema bantuan lain yang dapat diupayakan, baik melalui lembaga perlindungan korban, program bantuan pemerintah daerah maupun mekanisme pertanggungjawaban hukum dari pelaku.
Faktor kedua, lanjut Hamid, berkaitan dengan fasilitas kesehatan yang dipilih untuk penanganan pasien.
Berdasarkan data Dinkes Sumut, korban awalnya mendapatkan penanganan di RS Pertamina Pangkalan Brandan dalam kondisi masih tertancap senjata tajam. Karena membutuhkan tindakan medis lanjutan, pasien kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Medika Premiere Medan.
Menurut Hamid, rumah sakit tersebut bukan mitra BPJS Kesehatan sehingga biaya pelayanan medis tidak dapat diklaim melalui program jaminan kesehatan nasional.
"Dari awal pihak keluarga telah mendapat penjelasan bahwa rumah sakit tersebut tidak bekerja sama dengan BPJS dan biaya tindakan diperkirakan mencapai sekitar Rp140 juta," katanya.
Dinkes Sumut juga menyebut pihak rumah sakit memiliki dokumen persetujuan tindakan medis atau informed consent yang telah ditandatangani keluarga sebelum operasi dilakukan.
Setelah operasi berjalan sukses dan pasien berhasil melewati masa kritis, persoalan kemudian muncul ketika keluarga mengaku tidak mampu menanggung keseluruhan biaya yang harus dibayarkan.
Di sisi lain, kisah keluarga korban menghadirkan persoalan yang lebih besar daripada sekadar tagihan rumah sakit.
Keluarga korban mengaku tidak memahami bahwa kartu BPJS yang mereka miliki tidak dapat digunakan dalam kasus tersebut. Fokus mereka saat itu hanya menyelamatkan nyawa sang anak.
Kini, aturan dan administrasi, perhatian masyarakat tertuju pada kemungkinan hadirnya solusi kemanusiaan bagi keluarga tersebut.
Banyak pihak berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lembaga terkait, maupun para dermawan dapat membantu mencarikan jalan keluar agar keluarga korban tidak semakin terbebani setelah berhasil menyelamatkan nyawa anak mereka.
Sebab di balik angka tagihan yang mencapai ratusan juta rupiah, seorang anak yang sedang berjuang pulih dari luka penikaman, orang tua yang rela bersujud demi keselamatan anak mereka.(erni)
POSMETRO MEDAN, Medan Seluruh anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tercover jaminan sosial. Seiring d
Medan 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN Hak Rakyat Pejuang Keadilan Sumatera Utara (GARDA HARAPAN SUMUT) menggelar aksi unjuk rasa dan penyampaian aspirasi di MAPOL
Sumut 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Deli Serdang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali meraih predikat Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan
Sumut 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Deli Serdang Proses penjaringan perangkat Desa Bangun Sari untuk jabatan Kepala Dusun (Kadus) I, Kecamatan Tanjung Moraw
Sumut 5 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Medan ntor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara beserta sejumlah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/K
Medan 5 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Satresnarkoba Polrestabes Medan bersama tim gabungan, Senin (19/10/ 2026) malam menggerebek sarang narkoba di Jermal
Peristiwa 5 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) terus menunjuk
Medan 5 jam lalu
POSMETRO MEDAN Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Sentral Padangsidimpuan mewisuda 55 mahasiswa, Senin (19/10/2023). Sebanyak 38 maha
Sumut 9 jam lalu
POSMETRO MEDAN Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D
Sumut 10 jam lalu
POSMETRO MEDANMEDAN Pengasuh pondok pesantren sekaligus aktivis dakwah, Ustaz Zulfan Nababan, mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jender
Peristiwa 10 jam lalu