Saksi Ungkap KUR Rp50 Juta, PH: Persetujuan Kredit Ada di Kepala Unit

POSMETRO MEDAN, Medan- Sidang dugaan korupsi fasilitas KUR dan Kupedes pada BRI Unit Imam Bonjol, Kisaran, mengungkap proses pengajuan hingga pencairan kredit kepada nasabah.

Saksi Anggita Anggreani menerangkan salah satu pengajuan KUR senilai Rp50 juta untuk pengembangan usaha. Menurut saksi, pertemuannya dengan nasabah hanya sekali. Berkas kemudian diserahkan kepada terdakwa Muhammad Husni Hasibuan.

Saksi menyebut surat keterangan usaha dibuat staf desa, sedangkan pengurusan izin usaha dilakukan Bambang. Berkas pengajuan ke BRI disebut diserahkan melalui Yogi dan Silvi. Dalam proses tersebut, saksi juga mengungkap adanya pemberian uang Rp1,5 juta yang disebut sebagai uang terima kasih.

Baca Juga:

• Kesaksian Sekretaris PUPR "Tidak Ingat Pak.. tak Tahu Pak " Kek Orang Amnesia Berat
• Mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting Menangis saat Ikuti Sidang Perdana Korupsi Jalan

Saat memberi keterangan, Penasihat Hukum tiga terdakwa, Leo L. Napitupulu, SH M Hum pada Jumat, (25/9) ia menegaskan Mantri hanya menyiapkan aplikasi kredit, sedangkan keputusan pencairan berada pada Kepala Unit.

"Semua aplikasi yang diajukan Mantri itu hanya sebatas aplikasi. Bisa menjadi pinjaman apabila mendapat persetujuan Kepala Unit. Kalau Kepala Unit bilang tidak bisa, ya tidak bisa keluar uang," kata Leo.

Baca Juga:

• Pengamanan Ketat di PN Medan Jelang Sidang Perdana Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut
• Akhirun Akui Serahkan Uang Rp50 Juta di Grand City Hall, Bahas Proyek Jalan dan Galian C

Menurut Leo, sebelum kredit dicairkan terdapat pemeriksaan berkas dan survei. Karena itu, ia mempertanyakan apabila kredit nasabah yang kemudian bermasalah justru dibebankan kepada Mantri.

"Nasabah yang nggak bisa bayar kok Mantri yang disalahkan," ujarnya.

Leo juga menyoroti adanya asuransi dalam fasilitas pinjaman yang menurutnya perlu diperhitungkan ketika kredit dikategorikan macet.

Lebih lanjut, Leo menilai persoalan tersebut pada pokoknya berkaitan dengan kredit KUR yang tidak dapat dikembalikan nasabah. Menurut dia, pemberian kredit beserta akibat hukumnya merupakan hubungan perjanjian keperdataan antara bank dan nasabah.

"Ini perjanjian keperdataan, kok bisa digiring menjadi perkara pidana korupsi,"kata Leo.

Kesaksian Sekretaris PUPR "Tidak Ingat Pak.. tak Tahu Pak " Kek Orang Amnesia Berat

Mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting Menangis saat Ikuti Sidang Perdana Korupsi Jalan

Pengamanan Ketat di PN Medan Jelang Sidang Perdana Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Akhirun Akui Serahkan Uang Rp50 Juta di Grand City Hall, Bahas Proyek Jalan dan Galian C

Daftar Nama Pejabat Sumut Penerima Uang Haram Proyek Korupsi Jalan, Hakim Sebut Puluhan Orang