Propam Bagai Membelah Bambu, DE Berharap Perhatian Kapolda Sumut

Menanggapi hal itu, Praktisi Hukum Robi Anugerah Marpaung, SH.,MH yang juga pemilik Kantor Hukum RAM Law Office Jakarta, kepada media mengatakan, lambannya proses penyelidikan perkara yang dilakukan, baik Propam maupun Reskrimum menunjukkan bahwa citra kepolisian terlalu sulit untuk diperbaiki.

"Yang melapor eks polisi, si terlapor adalah polisi, yang mengawasi adalah Propam kan polisi juga, lalu saksinya adalah polisi, itu pun mereka sulit untuk menyelesaikannya. Apalagi masyarakat biasa yang berperkara, mau lah tak akan pernah selesai," kesalnya.

Terkait panggilan penyidik yang tak diindahkan oleh saksi, Robi pun mengatakan jika penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penjemputan paksa terhadap saksi tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP.

"Panggil dan jemput paksa, agar perkara ini segera terang benderang. Jangan yang satu sudah dihukum karena perbuatannya, tapi yang lain malah dilindungi. Ini kan gak adil namanya," tandasnya.

Terkait hal ini, wartawan pun melakukan konfirmasi kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Wishnu Hermawan melalui whatsappnya, Kamis (16/10/25). Namun perwira dengan pangkat bintang dua itu belum menjawab.

Sama halnya dengan Dir Reskrimum Polda Sumut, KBP Ricko Taruna Mauruh dan AKBP DP yang dikonfirmasi wartawan, juga belum bersedia menjawab.(red)