Hujan Rahmat, Banjir Laknat: Kayu Gelondongan Bongkar Dalang Sesungguhnya

POSMETRO MEDAN, Medan - Hujan yang tak kunjung pamit sejak sepekan terakhir dari 21 hingga saat ini, 27 November 2025 menjadikan Sumatera Utara seperti sebuah panggung bencana yang diputar ulang tanpa jeda. Air meluap dari hulu, memutus jalan, menenggelamkan rumah, menghanyutkan jembatan, dan meninggalkan wajah pucat pada warga yang tiba-tiba kehilangan tanah berpijak.

Tapi hujan, sebagaimana kata banyak orang tua, hanyalah rahmat.

Yang tidak rahmat adalah ketika rahmat itu jatuh di atas tanah yang telah lama digerogoti keserakahan.

Baca Juga:

• Pemkab Humbahas Bersama Pemerintah Desa dan Warga Tangani Longsor di Desa Manalu
• Longsor Tutup Jalan Nasional Kabanjahe–Aceh Tenggara, Polsek Laubaleng Turun ke Lokasi

Dan di tengah kepanikan banjir yang menyeret kayu-kayu gelondongan lebih cepat dari kabar pemerintah daerah, perlahan muncul jejak,

Ada tangan manusia di balik air bah Sumut.

Baca Juga:

• Banjir Jadi Ancaman Berulang, Normalisasi Drainase Labuhanbatu Jangan Sekadar Wacana
• Bupati Deli Serdang Tinjau Ruas Jalan STM Hilir yang Longsor

Di Medan, Tapanuli Tengah, Dairi, Karo, hingga Mandailing Natal, banjir besar tahun ini terjadi meski hujan hanya berlangsung 7 hari. Padahal tahun lalu hujan turun sebulan penuh namun dampaknya tak separah 2025. Ada yang aneh. Ada yang janggal. Ada yang bocor di tubuh hutan Sumatera Utara.

Di sela percakapan, Ketua Bapemperda DPRD Sumut Darma Putra Rangkuti mengabarkan bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju salah satu titik terdampak.

"Lagi otw, kejebak macet…" ujarnya singkat. Kalimat itu bukan sekadar laporan lokasi, itu menegaskan bahwa situasi di lapangan bukan hanya banjir, tetapi juga arus kemacetan yang menahan gerak para pemangku kebijakan.

Jalanan yang sempit, tersumbat luapan air dan kendaraan yang sama-sama panik mencari arah, menunjukkan betapa rapuhnya infrastruktur ketika diuji air. Darma mengatakan ia tengah fokus turun langsung meninjau dampak banjir, mencoba memastikan bantuan dan penanganan berjalan meski medan melelahkan.

Ketua Bapemperda DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti, dari Fraksi Golkar, saat ditanya, tak menutupi fakta itu.

"Jelas ada keterlibatan manusia."

Diucapkan singkat, tetapi bunyinya seperti pintu tua yang diretas paksa di tengah malam.

Saat ditanya soal kayu gelondongan yang hanyut di arus banjir, Darma kembali menegaskan,

"Kalau hutan kita masih lestari, nggak akan separah ini situasinya,"jelasnya melalui pesan whatsapp-nya.

Pernyataan itu seperti menutup debat: hujan bukan penyebab utama, hutan yang dicabik-cabiklah pelaku sebenarnya.

Hutan Gundul, DAS Rusak, Air Jadi Murka

Dari Komisi B DPRD Sumut, suara lain mengiyakan dugaan itu.

Munir Ritonga, anggota Fraksi PKB, memberikan gambaran lebih terang

"Ada banyak laporan penebangan ilegal di sejumlah titik, Audit izin perkebunan belum dilakukan secara menyeluruh celah empuk bagi pelaku nakal, Tata kelola DAS (Daerah Aliran Sungai) buruk, tak sesuai kondisi riil lapangan, Kayu-kayu hanyut adalah bukti diam yang tak bisa dibantah.

Ketika ditanya apakah kayu hanyut itu tanda keterlibatan manusia dalam bencana, Munir menjawab lugas

"Bisa jadi dan sangat memungkinkan sekali,"ungkapnya kepada Posmetro Medan melalui pesan whatsapp.

Inilah pengakuan yang tak banyak pejabat mau ucapkan.

Pengakuan yang menunjukkan, banjir bukan turun dari langit, tapi bangkit dari akar masalah yang dibiarkan membusuk bertahun-tahun

Menurut Munir, Komisi B kini sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengevakuasi warga, membangun tenda-tenda penampungan, menyalurkan bahan makanan, memverifikasi laporan masyarakat mengenai kerusakan lingkungan.

Namun pertanyaan terbesar

Jika akar masalahnya tak disentuh, apa gunanya menambal luka setiap tahun?

Yang terjadi di Sumut bukan bencana alam.

Ini adalah bencana lingkungan, hasil dari hutan yang dipotong tanpa ampun, lereng yang digunduli investor, izin–izin perkebunan yang entah siapa yang menjaga, sungai yang diganggu jalannya, DAS yang tidak dipulihkan pengawasan yang lebih sering hadir di rapat, bukan di lapangan.

Banjir besar 2025 adalah bukti paling terang bahwa tanah sudah kehilangan daya tahan, dan air yang seharusnya menjadi rahmat akhirnya menjadi murka.

Wawancara singkat dengan dua anggota DPRD Sumut menunjukkan satu kesimpulan tegas

Banjir ini bukan musibah semata.

Ini peringatan.

Dan peringatan itu datang dari bumi yang sudah lama kita abaikan.

Jika pemerintah daerah tidak segera mengaudit izin, mengusut penebangan, menata ulang DAS, dan menindak pelaku perusakan hutan, maka banjir tahun depan hanya menunggu jadwal.

Karena ketika hutan habis,

air tidak lagi mencari jalan,

air mencari korban.(erni)

Pemkab Humbahas Bersama Pemerintah Desa dan Warga Tangani Longsor di Desa Manalu

Longsor Tutup Jalan Nasional Kabanjahe–Aceh Tenggara, Polsek Laubaleng Turun ke Lokasi

Banjir Jadi Ancaman Berulang, Normalisasi Drainase Labuhanbatu Jangan Sekadar Wacana

Bupati Deli Serdang Tinjau Ruas Jalan STM Hilir yang Longsor

Pemkab DS Respon Cepat Perbaikan Jalan Alternatif, Pasca Putusnya Jalan Provinsi di Desa Tiga Juhar

Ruas Jalan Provinsi Di Tiga Juhar Putus Total, Sejumlah Aktivitas Lumpuh