Uang Rakyat Bukan Mainan, Proyek Miliaran di Deliserdang Diduga Asal Jadi APH Diminta Jangan Tutup Mata

POSMETRO MEDAN-Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Aktivis Republik Indonesia (DPW HARI) Sumut mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun dan menelusuri sejumlah kegiatan pembangunan yang diduga terindikasi mengalami kerusakan dalam usia pekerjaan yang relatif singkat.

Ketua DPW HARI Sumut, Khairuddin Hasibuan yang akrab disapa Amek Hsb, menyampaikan bahwa hal ini menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebelah mata tanpa adanya langkah konkret dari pihak terkait.

Salah satu kegiatan pada Dinas SDABMBK Kabupaten Deli Serdang yang bersumber dari APBD Tahun 2025 yang disoroti adalah Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sp. Tj Balai – Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, yang diduga terindikasi mengalami kerusakan pada awal tahun 2026 ini.

Baca Juga:

• Pelet Ikan Bawa Siswa MAN Karo Raih Medali Emas WICE 2026 di Malaysia
• Ratusan Pekerja Sawit PTPN IV Demo Polres Labuhanbatu: Kasat Reskrim Janji Segera Tangkap Pelaku

"Kami memahami bahwa pekerjaan tersebut masih dalam masa pemeliharaan dan masih menjadi tanggung jawab pelaksana. Namun, masa pemeliharaan tidak boleh dijadikan tameng tanpa menindaklanjuti penyebab terjadinya kerusakan tersebut," tegasnya Amek, Selasa (28/4/2026).

Ia menegaskan bahwa seluruh pekerjaan yang menggunakan anggaran negara harus dipastikan tepat sasaran dan memiliki kualitas yang baik. "Ini uang rakyat, kualitas harus dijamin. Jangan main-main," tambahnya.

Baca Juga:

• Muncul Harimau Sumatera di Desa Kuta Saga Pakpak Bharat, Begini Kata BKSDA
• DPP HARI Kecam Keras Karnaval Satanik di Pekalongan, Kementerian Agama Diminta Bertindak

Selain itu, DPW HARI Sumut juga menyoroti kegiatan dengan anggaran miliaran yaitu Peningkatan Jembatan Sei Seruai pada ruas Jalan Kongsi V – Jalan Mesjid, Kecamatan Patumbak, yang dinilai perlu mendapat perhatian karena diduga pekerjaan tidak maksimal dalam pelaksanaannya.

Tidak hanya itu, pihaknya turut menyoroti kegiatan dengan metode penunjukan langsung, yaitu Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan di Desa Sidomulyo, Desa Ajibaho, Desa Candi Rejo, dan Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru. Meskipun bernilai relatif lebih kecil, aspek perencanaan dan pengawasan tetap harus dilakukan secara serius.

DPW HARI Sumut mencermati adanya kondisi di lapangan berupa material seperti bongkahan batu yang menghambat aliran dalam saluran irigasi yang baru dikerjakan, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait kualitas perencanaan dan pengawasan pekerjaan.

"Atas dasar itu, kami mendesak APH untuk turun langsung ke lapangan, memanggil pihak-pihak terkait, serta melakukan penelusuran dan pendalaman guna memastikan kualitas pekerjaan dan mencegah potensi kerugian negara. Ini bagian dari komitmen bersama dalam pengawasan pembangunan," ujar Amek Hsb.

DPW HARI Sumut juga mendorong dilakukannya pengujian ulang terhadap mutu hasil pekerjaan guna memastikan seluruh kegiatan pembangunan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya, DPW HARI Sumut tetap mengapresiasi kinerja Bupati Deli Serdang yang selama ini dinilai telah berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Namun demikian, pihaknya menyayangkan adanya sejumlah pekerjaan dari anggaran tahun 2025 yang terindikasi mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat.

DPW HARI Sumut mengingatkan bahwa apabila persoalan ini tidak ditangani secara serius, maka berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk terhadap penilaian kinerja kepala daerah yang saat ini dinilai berada pada arah yang positif.

Oleh karena itu, DPW HARI Sumut berharap adanya penguatan pengawasan internal, khususnya pada Dinas SDABMBK. Apabila dalam proses evaluasi ditemukan adanya kelalaian atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan, maka perlu dilakukan langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk tanggung jawab jabatan, DPW HARI Sumut menilai bahwa apabila pimpinan OPD tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal, maka sudah sepatutnya dilakukan evaluasi menyeluruh. Bahkan, apabila terbukti terdapat kelalaian serius, langkah penonaktifan atau pergantian pejabat dapat dipertimbangkan oleh kepala daerah demi menjaga integritas dan kualitas kinerja pemerintahan.

DPW HARI Sumut juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, serta berharap tidak ada upaya menutup-nutupi terhadap kinerja aparatur yang dinilai tidak maksimal. Setiap kekurangan harus dibuka secara objektif dan ditindaklanjuti demi perbaikan ke depan. (Dam)

Pelet Ikan Bawa Siswa MAN Karo Raih Medali Emas WICE 2026 di Malaysia

Ratusan Pekerja Sawit PTPN IV Demo Polres Labuhanbatu: Kasat Reskrim Janji Segera Tangkap Pelaku

Muncul Harimau Sumatera di Desa Kuta Saga Pakpak Bharat, Begini Kata BKSDA

DPP HARI Kecam Keras Karnaval Satanik di Pekalongan, Kementerian Agama Diminta Bertindak

Forwaka Hadiri Pelantikan SMSI Sergei, Bupati Sebut Ekonomi Tertingi di Sumut Naik 5.96%

MPW Pemuda Pancasila Sumut Gelar Malam Renungan Suci Hari Kesaktian Pancasila