DPRD Karo Soroti Anggaran Hibah Rp4 Miliar untuk Instansi Vertikal

POSMETRO MEDAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo menyoroti sejumlah poin dalam nota pengantar Bupati Karo terkait Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2026.

Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Karo yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Karo, Selasa (22/9/2026) malam.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, didampingi Wakil Ketua DPRD Imanuel Sembiring dan Korindo Sembiring.

Baca Juga:

• Mau Tawuran di Surbakti, 6 Remaja Diamankan Bawa Sajam dan Molotov
• Pastikan Makanan Aman Dikonsumsi, Dokkes Polres Karo Periksa MBG

Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Karo Antonius Ginting, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Glora Kurnia Putra Ginting, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Karo.

Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Karo dari Fraksi Partai Golkar, Firman Firdaus Sitepu, membacakan sejumlah pandangan dan rekomendasi badan anggaran DPRD.

Baca Juga:

• Tim Cobra Polres Karo Tangkap Residivis Kasus Pencurian, Tersangka Dilumpuhkan
• Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Hibah Pemerintah Italia Disambut di Indonesia.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah rendahnya realisasi belanja daerah berdasarkan prognosis realisasi APBD Kabupaten Karo per 11 September 2026.

"Serapan belanja daerah masih berada pada angka yang memprihatinkan. Oleh karena itu, Bupati Karo atau Pemerintah Kabupaten Karo perlu memberikan sanksi administratif dan melakukan evaluasi kinerja secara tegas kepada kepala OPD yang terbukti gagal mengeksekusi program akibat kelalaian dalam perencanaan," ujar Firdaus dalam rapat tersebut.

Selain realisasi anggaran, DPRD Karo juga menyoroti alokasi dana hibah lebih dari Rp4 miliar untuk pembangunan gedung atau sarana bagi instansi vertikal.

Menurut DPRD, alokasi tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah serta kebutuhan pembangunan lainnya.

"Di tengah situasi efisiensi anggaran dan terbatasnya alokasi pembangunan infrastruktur daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran hibah cukup besar, yakni lebih dari Rp4 miliar, untuk pembangunan gedung atau sarana instansi vertikal," kata Firdaus.

Mau Tawuran di Surbakti, 6 Remaja Diamankan Bawa Sajam dan Molotov

Pastikan Makanan Aman Dikonsumsi, Dokkes Polres Karo Periksa MBG

Tim Cobra Polres Karo Tangkap Residivis Kasus Pencurian, Tersangka Dilumpuhkan

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Hibah Pemerintah Italia Disambut di Indonesia.

DPRD Deli Serdang Setujui Pemekaran Percut Sei Tuan dan Lima Ranperda Lainnya

DPRD Karo Temui BGN, Bahas Penanganan Korban Dugaan Keracunan MBG