DPRD Langkat Gelar RDP Terkait Langkat Zona Merah Peredaran Narkoba

POSMETRO MEDEN, Langkat - DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA) yang dikomandoi oleh Ariswan beserta tim, termasuk Nasbah Mufida Sri Astuti, S.Pd, Amrahimdut, S.Kep, dan Rahmad Apriadi, yang mengangkat persoalan genting, Langkat saat ini berada dalam status zona merah peredaran narkoba dan praktik perjudian.

RDP yang dipimpin oleh Romelta Ginting serta didampingi oleh H. Ajai Ismail (Wakil Ketua DPRD Langkat, Fraksi PDIP dan NasDem), unsur Komisi I–IV DPRD Langkat, serta dihadiri oleh pihak eksekutif Pemkab Langkat melalui Asisten I Arie Ramadhany, S.IP, M.SP, perwakilan Polres, BNN dan MUI Langkat ini menjadi forum penting untuk membedah akar persoalan dan mencari solusi konkret.

Dalam pemaparannya, Ariswan menyampaikan dengan gamblang dan tegas bahwa Langkat saat ini dalam kondisi darurat narkoba. Pernyataan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara yang menyebut Langkat sebagai satu dari lima kabupaten/kota zona merah peredaran Narkoba menjadi titik awal kekhawatiran yang mendalam. Beberapa desa disebut sebagai pusat peredaran sabu-sabu seperti Desa Pematang Cengal (Kec. Tanjung Pura), Desa Paya Rengas (Kec. Hinai), Desa Pantai Gemi (Kec. Stabat), dan Desa Pantai Gading (Kec. Secanggang).

Menurut Ariswan, "Di desa-desa tersebut, sabu lebih mudah didapatkan daripada kacang rebus." Pernyataan ini menggambarkan betapa sistemik dan terbukanya peredaran narkoba di tengah masyarakat. PERMADA menyoroti lemahnya tindakan aparat penegak hukum dan meminta Kapolres Langkat untuk bertindak tegas atau mengundurkan diri jika tidak mampu menanggulangi situasi ini.

Romelta Ginting, pimpinan RDP, memberikan apresiasi terhadap keberanian PERMADA dalam menyuarakan kebenaran dan meminta perlindungan hukum terhadap para aktivis yang berani bersuara, mengingat tingginya risiko keselamatan pribadi mereka.

Senada, Edi Bahagia Sinuraya dari Fraksi Golkar menekankan pentingnya kerja kolaboratif antara APH, pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Sementara itu, Rahmad Rinaldi mengingatkan bahwa Langkat telah memiliki Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Narkotika, namun implementasi di lapangan masih belum optimal dan perlu direvisi agar terbentuk hingga tingkat dusun dan lingkungan.

H. Ajai Ismail menambahkan, "Dalam waktu 30 hari ke depan, saya minta ada penangkapan bandar narkoba di lokasi-lokasi yang disebut PERMADA. Ini menjadi ujian keseriusan aparat."

Pihak Satresnarkoba Polres Langkat mengungkapkan keterbatasan personel (hanya 15 orang) dan kendala dalam memperoleh informasi di lapangan. Bahkan, mereka mengakui adanya perlawanan dari oknum masyarakat yang diduga terafiliasi dengan bandar narkoba saat dilakukan penindakan. Mereka meminta dukungan masyarakat untuk memberikan informasi dan mendukung proses hukum.

Sementara itu, Kepala BNN Langkat menegaskan komitmennya dalam bidang pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi, namun tetap membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat.

Satu hal yang menjadi sorotan adalah pernyataan Kapolsek Tanjung Pura saat Permada menggelar Dialog Rakyat Desa yang mengatakan bahwa masyarakat yang melihat transaksi narkoba agar mengamankan pelaku dan barang bukti, yang kemudian dikritik keras oleh Sri Astuti dan anggota DPRD Pimanta Ginting (Fraksi PDIP) karena pernyataan tersebut bisa membahayakan keselamatan warga dan bukanlah solusi hukum yang layak.