MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Kembali Aktif Jadi Anggota DPR

POSMETRO MEDAN,Jakarta – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa Adies Kadir, anggota DPR dari Fraksi Golkar, tidak terbukti melanggar kode etik. Dengan demikian, Adies kembali diaktifkan sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029.

Sidang putusan MKD digelar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11/2025), dan dipimpin oleh Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam bersama empat pimpinan lainnya.

Sidang tersebut dihadiri langsung lima anggota DPR nonaktif yang menjadi teradu, yakni Adies Kadir (Golkar), Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem), serta Uya Kuya dan Eko Patrio (PAN).

Baca Juga:

• Afif Abdillah: Tak Perlu Perdebatkan Urusan Administrasi Wali Kota Medan Rico Waas
• FABEM Sumut dan Aktivis Indonesia Kunjungi Komisi D DPRD Sumut, Bahas RDP PLN hingga Tata Kelola Pertambangan

"Menyatakan teradu satu, saudara Adies Kadir, tidak terbukti melanggar kode etik. Meminta yang bersangkutan untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku ke depan. Menyatakan Adies Kadir diaktifkan sebagai anggota DPR terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun saat membacakan amar putusan.

Baca Juga:

• Wagub Surya Apresiasi Rekomendasi DPRD Sumut untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
• Jejak Pengabdian dan Doa Seorang Ayah untuk Putranya yang Kini Menjadi Kasat Reskrim Madina

Dalam sidang yang sama, MKD juga menyatakan bahwa Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik. Adang menjelaskan, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa keduanya menjadi korban narasi menyesatkan yang menyebar di media sosial.

Narasi itu menuding para anggota DPR berjoget di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 15 Agustus 2025 karena adanya isu kenaikan gaji dan tunjangan dewan.

"Putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan MKD dan bersifat final serta mengikat sejak dibacakan," ujar Adang.

Sebelumnya, MKD telah memanggil sejumlah saksi dan ahli untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan pelanggaran etik tersebut.

Dalam keterangannya, Deputi Persidangan DPR, Suprihatini, menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai kenaikan gaji atau tunjangan DPR dalam sidang 15 Agustus lalu.

"Tidak ada pembahasan itu sama sekali pada pelaksanaan sidang 15 Agustus," ujar Suprihatini di hadapan majelis MKD.

Putusan bebas itu disambut haru oleh Adies Kadir dan Uya Kuya. Keduanya tampak menitikkan air mata saat mendengar keputusan MKD yang memulihkan status mereka sebagai anggota DPR aktif.

Sementara itu, tiga anggota DPR lainnya Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio masih dikenai sanksi nonaktif sementara. MKD menegaskan bahwa keputusan ini menjadi pelajaran penting bagi semua anggota DPR agar senantiasa menjaga integritas, etika, dan citra lembaga legislatif di mata publik.(CNN/Berita satu)

Afif Abdillah: Tak Perlu Perdebatkan Urusan Administrasi Wali Kota Medan Rico Waas

FABEM Sumut dan Aktivis Indonesia Kunjungi Komisi D DPRD Sumut, Bahas RDP PLN hingga Tata Kelola Pertambangan

Wagub Surya Apresiasi Rekomendasi DPRD Sumut untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Jejak Pengabdian dan Doa Seorang Ayah untuk Putranya yang Kini Menjadi Kasat Reskrim Madina

Ada Rumah Warga Terkurung Tembok Perusahaan, Penghuni Rumah Enggan Bertemu

DPRD Setujui LKPJ Bupati Deli Serdang Tahun Anggaran 2025