Komisi IV DPR Usman Husin Minta Menhut Raja Juli Mundur: Pak Menteri Nggak Paham Kehutanan

POSMETRO MEDAN,Jakarta — Suasana rapat kerja Komisi IV DPR RI memanas saat Anggota Komisi IV, Usman Husin, menyoroti keras kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12/2025), Usman secara terbuka meminta Raja Juli mundur dari jabatan jika tak mampu mengatasi masalah kerusakan hutan yang kian mengkhawatirkan.

Usman menilai Raja Juli tidak memahami persoalan kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya.

Baca Juga:

• Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga Kunjungi Kejari Binjai
• Maruli Siahaan Lakukan Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ke Lapas Kelas I Tangerang

"Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu," tegasnya dalam rapat.

Legislator PKB itu bahkan terang-terangan meminta Raja Juli mundur.

Baca Juga:

• Mangihut Sinaga, Praktisi Hukum yang Kini Duduk di DPR RI dari Partai Golkar
• Anggota DPR RI Maruli Siahaan Berikan 200 Karung Beras untuk PWI Sumut

"Kalau Pak Menteri punya hati nurani apa yang disampaikan kan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi," ujar Usman.

"Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan," sambungnya.

Usman kemudian menyinggung terbitnya izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan. Menurutnya, izin baru itu bertolak belakang dengan pernyataan Raja Juli yang mengaku tidak mengeluarkan izin penebangan.

"Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak," jelas Usman.

Ia meminta Menhut segera fokus pada tiga provinsi terdampak banjir dan longsor serta memastikan kawasan gundul dapat direhabilitasi.

"Jadi seolah-olahnya kita nih ya bisa diakal-akalin semua. Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu," tambahnya.

Menanggapi kritik itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa selama menjabat, ia tidak pernah menerbitkan izin penebangan hutan.

"Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun ya, yang baru ya. Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, Restorasi Ekosistem," kata Raja Juli di Kompleks Parlemen.

Dalam rapat, ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan dua arahan utama: menjaga ketat kawasan hutan dan berani menindak pelaku alih fungsi lahan.

"Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama beliau katakan kamu jaga hutan, yang kedua kamu harus berani," ujarnya.

Raja Juli menegaskan ia tidak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan, termasuk di provinsi yang kini terdampak bencana besar.

"Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan," tegasnya.

"Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di 3 provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut," imbuhnya. (Fajar)

Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga Kunjungi Kejari Binjai

Maruli Siahaan Lakukan Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ke Lapas Kelas I Tangerang

Mangihut Sinaga, Praktisi Hukum yang Kini Duduk di DPR RI dari Partai Golkar

Anggota DPR RI Maruli Siahaan Berikan 200 Karung Beras untuk PWI Sumut

Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025 Walikota Medan

Antrean BBM dan Psikologi Publik, Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti Sebut Kepanikan Jadi Pemicu