Reformasi Kepolisian Harus Bermanfaat untuk Masyarakat

POSMETRO MEDAN,Medan– Pemerhati kepolisian asal Sumatera Utara, Dr. Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum, menegaskan bahwa reformasi Polri harus berorientasi pada peningkatan fungsi perlindungan, pelayanan, dan pengayoman terhadap masyarakat.

Menurut Dr. Ikhwaluddin, yang juga Penasehat Jurnalis Media Independen (JMI) Sumut, fokus utama reformasi Polri harus diarahkan pada struktur organisasi (struktural) dan budaya personel (kultural).

"Lembaga Kepolisian harus tetap berada di bawah Presiden secara langsung, dan proses rekrutmen pimpinan Polri perlu tetap melibatkan DPR RI. Hindari wacana menjadikan Polri sebagai kementerian," ujar mantan Direktur LBH Medan itu.

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Oloan Nababan Buka Pelatihan dan Verifikasi Masyarakat Hukum Adat
• Byar Pet lagi di Tridarma, Picu Ketegangan Pos 22 dengan masyarakat

Ia menambahkan, meskipun Polri saat ini tidak berada di bawah kementerian, posisi tersebut sering kali masih dimanfaatkan untuk kepentingan politik pemerintahan petahana. Karena itu, menurutnya, penguatan independensi Polri menjadi hal mendesak.

Sebagai Ketua Umum Indonesia Police Watch, Dr. Ikhwaluddin menyoroti tiga aspek penting dalam pembenahan organisasi Polri, yakni:

Baca Juga:

• Ujian Terberat bagi Kepolisian
• Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Diamankan, Mabes Polri: Masih Dicek

1. Rekrutmen dan pemberhentian pimpinan Polri.

2. Penataan personel di bidang Propam, Paminal, dan Inspektorat.

3. Pemekaran organisasi Polri di tingkat kabupaten dan kota.

Ia menilai, rekrutmen pimpinan Polri harus menjadi perhatian serius. Presiden sebaiknya mengajukan minimal dua calon Kapolri untuk dipilih oleh DPR RI berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan aspek regenerasi. Selain itu, DPR RI secara kelembagaan perlu diberi wewenang mengajukan pemberhentian Kapolri jika dinilai gagal menjalankan tugas dan fungsi utama kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Fokus berikutnya, lanjutnya, adalah personel Polri yang bertugas di bidang Propam, Paminal, dan Pengawasan (Inspektorat). Mereka sebaiknya tidak dipindahtugaskan (tour of duty) sebelum mencapai pangkat Komisaris Polisi (Kompol), agar dapat menjaga konsistensi dan profesionalisme dalam penegakan disiplin serta pengawasan internal.

Lebih jauh, Ikhwaluddin menekankan pentingnya reformasi kultural dalam tubuh Polri. Sikap "LinYomYan", perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, harus ditanamkan sejak masa pendidikan. Ia mendorong agar Polri menerapkan pendidikan humanis, menghindari hukuman fisik, dan mengubah kurikulum agar lebih menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalitas.

"Ukuran keberhasilan Polri di daerah bukan lagi dari banyaknya kasus yang diungkap, tapi dari seberapa kecil tingkat kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut," tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Dr. Ikhwaluddin juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif mendukung tugas kepolisian, antara lain dengan membina anak secara fisik, mental, dan spiritual agar siap menjadi anggota Polri, serta mencegah keterlibatan anak dalam tindak kejahatan.

"Masyarakat harus menjadi mitra Polri, bukan penghalang, agar penegakan hukum berjalan adil dan bermanfaat bagi semua," pungkasnya. (KIF/RED)

Bupati Humbahas Oloan Nababan Buka Pelatihan dan Verifikasi Masyarakat Hukum Adat

Byar Pet lagi di Tridarma, Picu Ketegangan Pos 22 dengan masyarakat

Ujian Terberat bagi Kepolisian

Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Diamankan, Mabes Polri: Masih Dicek

Kapolres Sibolga Gelar Kegiatan Minggu Kasih di GPIB

Subuh Buta, Polri Masuki Masjid-masjid di Kota Siantar