POSMETRO MEDAN, Binjai - Mewakili Wali Kota Binjai, Sekretaris Daerah Kota Binjai Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M mengikuti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara virtual bersama Komisi II DPR RI, di Binjai Command Center, Senin (8/6).
Ikut bersama Sekda, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Binjai Drs. Eka Edi Saputra, M.M., serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Binjai Rahmad Fauzi Salim, S.H., M.AP.,
Baca Juga:
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tersebut membahas penyelesaian berbagai persoalan kepegawaian, khususnya terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu di seluruh Indonesia, serta kebijakan relaksasi belanja pegawai daerah.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dan diikuti oleh gubernur, wali kota, serta bupati dari seluruh Indonesia. Turut hadir pula mitra kerja Komisi II DPR RI, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Baca Juga:
Selain itu, rapat juga melibatkan sejumlah organisasi pemerintah daerah, seperti Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) beserta jajarannya.
Dalam forum tersebut, Komisi II DPR RI menegaskan bahwa percepatan penataan PPPK menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Langkah tersebut dinilai penting karena berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik, termasuk pada sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan daerah.
Komisi II juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan kepegawaian guna mendukung transformasi aparatur sipil negara (ASN) yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan.
Selain isu kepegawaian, rapat turut membahas kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan akibat tingginya porsi belanja pegawai.
Sejumlah daerah diketahui memiliki belanja pegawai yang mencapai lebih dari 30 persen dari total anggaran daerah, sehingga memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program dan sektor prioritas.
Memberantas &039Pekat&039 alias penyakit masyarakat, Polsek Sei Rampah menyikat peredaran miras (minuman keras) ilegal di Sei Bamban.
Sumut 6 menit lalu
Kapolres Labusel dan Kalapas Kotapinang menggelar pertemuan strategis demi stabilkan keamanan.
Sumut 31 menit lalu
Wagubsu Kerja Kerja mengunjungi kantor Bupati Nias di Desa Hilizoi.
Sumut 39 menit lalu
Polda Sumut intensifkan patroli malam, Brimob hadir jaga kota Medan dari ancaman kejahatan jalanan.
Medan 48 menit lalu
Gagal Lolos XRay, Kurir Asal Aceh Bawa 2 Kg Sabu Ditangkap, Polisi Telusuri Asal Barang.
Inter-Nasional 7 jam lalu
Hasil Lengkap Grup A Piala AFF 2026 Vietnam Borong 7 Gol, Timnas Indonesia Masih Menunggu Giliran
Sport 7 jam lalu
Jaksa Agung memastikan tim 9 tetap menangani perkara eks Jampidsus.
Inter-Nasional 10 jam lalu
Anggaran Rp27,85 M digelontorkan, sinergitas Pemkab Samosir dan Pemprovsu berlanjut.
Sumut 11 jam lalu
Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pelaku perampokan yang menggasak mobil box JNT Express.
Medan 11 jam lalu
Lapas Kelas I Medan menggelar penyuluhan kesehatan mental di Blok T3, sebuah komitmen mewujudkan kesejahteraan jiwa.
Sumut 12 jam lalu
