Sekda Binjai Ikuti Raker Komisi II DPR RI, Bahas Penataan PPPK dan Relaksasi Belanja Pegawai Daerah

Untuk itu, DPR RI mendorong adanya kebijakan relaksasi dan penyesuaian regulasi terkait belanja pegawai agar pemerintah daerah tetap mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan aparatur dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Forum Raker, RDP, dan RDPU tersebut juga menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga:

• TNI-Polri dan Pemda Bersama Warga Bersihkan Pantai Danau Toba di Parapat
• Polsek Girsang Sipangan Bolon Tindak Lanjut Laporan Pengerusakan di Bangun Dolok

Keterlibatan berbagai kementerian, kepala daerah, serta asosiasi pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan solusi yang komprehensif dalam penataan ASN secara nasional.

Melalui forum ini, DPR RI kembali menegaskan pentingnya kepastian regulasi bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu guna menghindari ketidakpastian di lapangan, khususnya pada sektor pendidikan yang masih bergantung pada tenaga pendidik non-ASN.

Baca Juga:

• Lom Lom Suwondo Dukung Percepatan Reforma Agraria di Deli Serdang
• Pemprov Sumut dan DPRD Perkuat Sinergi, Fokus Pembangunan 2027 Berorientasi Kesejahteraan

Hasil pembahasan rapat diharapkan dapat memberikan kepastian kebijakan bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu, sekaligus memperkuat efektivitas tata kelola keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. (Oji)

TNI-Polri dan Pemda Bersama Warga Bersihkan Pantai Danau Toba di Parapat

Polsek Girsang Sipangan Bolon Tindak Lanjut Laporan Pengerusakan di Bangun Dolok

Lom Lom Suwondo Dukung Percepatan Reforma Agraria di Deli Serdang

Pemprov Sumut dan DPRD Perkuat Sinergi, Fokus Pembangunan 2027 Berorientasi Kesejahteraan

Jaringan Pengedar Ekstasi di Lokasi Hiburan Malam Rantauprapat Dibongkar Wanita Ini pun Diringkus, 'Bos Atas' Sudah Teridentifikasi

Demo Memanas Hingga Malam, Massa Main Bakar, Lempari Pagar Gedung DPR RI