Pemkab Deli Serdang Dukung Evaluasi Ombudsman Wujudkan Pelayanan Publik Prima

POSMETRO MEDAN, Medan – Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi.

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri Entry Meeting Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (29/7/2026).

"Kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik maladministrasi guna mewujudkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat," ujarnya

Baca Juga:

• Operasi Pekat Toba 2026 Satreskrim Polres Labusel Ringkus Terduga Pelaku Togel di Torgamba
• Sinergi TNI, Polri, dan Instansi Kehutanan Perkuat Pengamanan Hutan KHDTK Pondok Buluh

Lom Lom berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, serta menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan responsif sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Anggota Perwakilan Ombudsman RI, Safrida Rahmawati Rasahan, menjelaskan bahwa entry meeting merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi bersama sekaligus mencegah terjadinya maladministrasi.

Baca Juga:

• Bhabinkamtibmas Polsek Siantar Timur Cek Lahan Jagung Petani Binaan di Jalan Pattimura Ujung
• KPK Sikat 12 Bupati, Tapi Gubernur Belum Ada yang Tersentuh

Di tengah efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal, lanjutnya, seluruh penyelenggara pelayanan publik tetap dituntut untuk berinovasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik akan dilaksanakan mulai Agustus hingga November 2026, dengan hasil penilaian direncanakan diumumkan pada Desember 2026. Penilaian meliputi empat dimensi utama, yakni input, proses, output, dan pengelolaan pengaduan, termasuk tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.(drt)

Operasi Pekat Toba 2026 Satreskrim Polres Labusel Ringkus Terduga Pelaku Togel di Torgamba

Sinergi TNI, Polri, dan Instansi Kehutanan Perkuat Pengamanan Hutan KHDTK Pondok Buluh

Bhabinkamtibmas Polsek Siantar Timur Cek Lahan Jagung Petani Binaan di Jalan Pattimura Ujung

KPK Sikat 12 Bupati, Tapi Gubernur Belum Ada yang Tersentuh

Patroli Siskamling Koramil Saribu Dolok Bareng Komduk, Perkuat Keamanan Malam dan Cegah Aksi Kriminalitas di Silimakuta

Shanaz Khairuz Putri Lauzia, Dari Dunia Jurnalistik Menuju Politik dan Bisnis