POSMETRO MEDAN, Karo-- RapatParipurna DPRD Kabupaten Karo mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 diwarnai kritik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dalam rapat tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang secara tegas menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.
Penolakan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Karo, Suriyadi Purba, saat membacakan pendapat akhir fraksinya dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Karo, Iriani Br Tarigan, dan dihadiri Bupati Karo Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., Wakil Bupati Komando Tarigan, SP, serta jajaran pemerintah daerah, Jumat (31/7/2026).
Baca Juga:
Menurut Suriyadi, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Karo masih didominasi jawaban normatif dan belum menjawab berbagai persoalan strategis yang sebelumnya menjadi perhatian DPRD. Fraksinya menilai sejumlah program belum berjalan sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun visi dan misi kepala daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa berbagai koreksi dan rekomendasi yang telah disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui Badan Anggaran (Banggar) pada pembahasan sebelumnya tidak ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
Baca Juga:
Salah satu sorotan utama adalah tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp54,3 miliar. Menurut Suriyadi, besarnya SiLPA menunjukkan masih terdapat anggaran yang tidak terserap untuk pembangunan sehingga dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya serapan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Lingkungan Hidup.
Terpisah, Ketua Aliansi Indonesia Kabupaten Karo, Sarjana Ginting, menilai rendahnya realisasi anggaran dapat dipengaruhi oleh kapasitas dan kompetensi pimpinan OPD dalam mengelola anggaran. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap kepala perangkat daerah yang dinilai belum mampu mengoptimalkan pelaksanaan anggaran.
"Apabila kepala SKPD belum mampu mengelola anggaran secara maksimal sesuai ketentuan, maka pimpinan daerah perlu melakukan evaluasi agar visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dapat direalisasikan dengan lebih baik," ujarnya, Selasa (4/8/2026).
Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Dr. Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M., Wakil Ketua I DPRD Karo Imanuel Sembiring, Wakil Ketua II Korindo Sembiring Milala, Sekretaris DPRD Eva Angela, S.Sos., M.M., para kepala OPD, serta anggota DPRD Kabupaten Karo.(jpg/mrk)
MENGENAL DARI DEKAT SOSOK KAPOLRES SIMALUNGUN YANG BARU AKBP HENDRI BARUS.
Sumut 3 menit lalu
pemeriksaan keamanan makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemala Bhayangkari
Sumut 33 menit lalu
POSMETRO MEDAN Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Medan menggelar kegiatan silaturahmi Pengurus FPK Kota Medan Periode 20252030 sekalig
Medan 58 menit lalu
Sambut Generasi Muda, Danden Gegana Brimob Polda Sumut Pimpin Tradisi Bintara Remaja.
Sumut satu jam lalu
POSMETRO MEDAN Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan menghadiri Puncak Perayaan Harmoni Milad 27 Tahun Pendawa yang diselenggarakan di Aul
Medan satu jam lalu
Wabup Ariston Sampaikan Nota Pengantar PAPBD 2026 dan Penyertaan Modal Pada Bank Sumut.
Sumut 2 jam lalu
Tim Cobra Polres Karo Tangkap Residivis Kasus Pencurian, Tersangka Dilumpuhkan.
Sumut 3 jam lalu
Bapa Uda Kandung setega itu kepada Putri Abangya yang Yatim Piatu, Sampai Mengandung
Peristiwa 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN,ASAHAN Tim Patroli Sergap Berantas Geng Motor Polres Asahan mengamankan 10 orang remaja yang diduga hendak melakukan tawu
Kriminal 6 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Medan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bersama jajaran polres mengungkap 96 kasus pencurian dengan kekerasan
Kriminal 6 jam lalu
