LIPPSU: Pemberitaan Ketua KORMI Sumut Dipanggil Polda Hoaks!

POSMETRO MEDAN- Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebut Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sumatera Utara, Daffasya Adnan Sinik (Daffa Sinik), dipanggil dan diperiksa Polda Sumatera Utara terkait dana hibah tahun anggaran 2025, tidak benar atau hoaks.

Azhari menyampaikan klarifikasi tersebut, Kamis (13/8/2026), menyusul beredarnya pemberitaan yang menyebut Daffa Sinik diperiksa Polda Sumut terkait dugaan penggunaan dana hibah, termasuk pembelian kemeja yang disebut memiliki harga tinggi.

"Tidak ada pelaporan terhadap Ketua KORMI Sumut dan tidak ada pemeriksaan di Polda Sumatera Utara sebagaimana diberitakan. Informasi tersebut tidak benar," tegas Azhari.

Baca Juga:

• Kompolnas Apresiasi Keterbukaan Audit Investigasi Kasus Winda Lorenza, Libatkan Pihak Eksternal
• Mengenal Lebih Dekat Sosok Kapolres Simalungun, AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M

Menurutnya, terkait bantuan hibah tahun anggaran 2025, seluruh pertanggungjawaban penggunaan anggaran telah disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ) sesuai dengan penggunaan dana dan ketentuan yang berlaku.

Azhari menilai munculnya pemberitaan tersebut patut disayangkan karena berpotensi membentuk opini negatif terhadap Ketua KORMI Sumut.

Baca Juga:

• Respons Cepat Polda Sumut, 96 Kasus Curas-Curat Terungkap dalam Tiga Hari di Sumut
• Bukan Sedikit, 34 Kilogram Sabu dan 20.000 Pil Ekstasi Dimusnahkan di Polres Labuhanbatu

Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang berupaya melakukan kriminalisasi dan fitnah untuk merusak nama baik Daffa Sinik.

"Kalau memang ada laporan atau pemeriksaan, tentu harus ada dasar dan sumber yang jelas. Jangan menyampaikan informasi yang belum terverifikasi karena bisa merugikan nama baik seseorang," ujarnya.

Ia juga meminta media massa mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan sebelum mempublikasikan informasi yang menyangkut tuduhan hukum terhadap seseorang.

Menurutnya, setiap informasi yang berkaitan dengan proses hukum harus didukung fakta dan sumber resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Azhari menambahkan, pemberitaan yang tidak didasarkan pada fakta dapat berdampak terhadap kredibilitas organisasi maupun individu yang diberitakan.

Kompolnas Apresiasi Keterbukaan Audit Investigasi Kasus Winda Lorenza, Libatkan Pihak Eksternal

Mengenal Lebih Dekat Sosok Kapolres Simalungun, AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M

Respons Cepat Polda Sumut, 96 Kasus Curas-Curat Terungkap dalam Tiga Hari di Sumut

Bukan Sedikit, 34 Kilogram Sabu dan 20.000 Pil Ekstasi Dimusnahkan di Polres Labuhanbatu

Polda Sumut Ungkap 52 Kasus Curas dan Curat, 59 Tersangka Diamankan

Bawa Sabu Dari Malaysia, Warga Aceh Tamiang Terciduk di Ringroad