Menurutnya sejumlah kabupaten/kota yang belum bisa melaksanakan sekolah rakyat karena ada beberapa terkendala. Misal di pengusulan tempat dan lain-lain.
"Sebagian kabupaten/kota masih dalam tahap pengusulan dan verifikasi sekolah rakyat. Dimana Kab/kota harus menyediakan lahan dan lain-lain," jelasnya.
Baca Juga:
Jikapun kab/kota ini memiliki lahan sekolah rakyat kata Muslim harus mendapatkan verifikasi dari Dinas Sosial.
"Mudah-mudahan tahun depan ada 26 sekolah rakyat di Kab/kota Sumut," ucapnya.
Diakuinya ada sejumlah Kab/kota yang sudah berpotensi untuk mengadakan sekolah rakyat.
"Mereka rata-rata menggunakan lahan Balai Ketenagakerjaan (BLK) untuk sekolah rakyat, tapi sebagian BLK itu banyak yang bangunannya rusak dan tidak layak pakai," katanya.
Diketahui, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, sekolah rakyat akan resmi beroperasi di 100 titik pada Senin, 14 Juli 2025.
Sebanyak 1.469 guru akan mengajar pada sejumlah sekolah rakyat itu.
Pada hari pertama sekolah rakyat, akan diadakan masa pengenalan atau orientasi bagi guru dan siswa.
Setelah proses itu terlewati baru proses pembelajaran dimulai.
Tags
beritaTerkait
komentar